SMA-SMK-SLB Gelisah, Dana BKK Pasaman Tak Kunjung Cair

Serah terima Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Bantuan Keuangan Khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi, dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Barlius, pada Maret 2022 lalu. (Foto: Disdik Sumbar)
Serah terima Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Bantuan Keuangan Khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi, dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Barlius, pada Maret 2022 lalu. (Foto: Disdik Sumbar)

Padang, – Sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) seperti SMA, SMK dan SLB gelisah karena dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Pasaman tidak kunjung cair.

Akibat belum cairnya BBK ini maka gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di SMA, SMK dan SLB di Pasaman belum terima gaji selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2022 ini.

Diketahui, sebelum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Pendidikan Provinsi Pemprov Sumbar dengan Dinas Pendidikan Pemkab Pasaman, gaji GTT dan PTT bersumber dari uang komite, namun setelah adanya PKS maka tersebut maka gaji GTT dan PTT bersumber dari BKK.

Baca juga: Meningkat, Temuan BPK di DPRD Bukittinggi Perlu Menjadi Perhatian Penegak Hukum

BPK: Kadis Kurang Pengawasan, Proyek Kantor DPRD Pasaman Belum Diputus Kontrak

Beberapa kepala sekolah menyebut sangat terasa pengaruh tidak cairnya BKK itu, kepala sekolah terpaksa menanggung secara pribadi biaya gaji guru GTT dan PTT ini. Belum lagi kegiatan lain disekolah yang tidak terlaksana akibat belum cairnya BKK.

“Jelang Idul Fitri kemarin, saya terpaksa secara pribadi menanggung gaji mereka, karena kita kasihan orang mau lebaran tapi guru – guru belum terima gaji,” kata salah seorang kepala sekolah.

Kepala sekolah ini pun berharap, dana BKK ini dengan segera dapat dicairkan karena kalau tidak akan berdampak terhadap proses belajar mengajar.

“Bagaimana guru kita bisa fokus mengajar kalau gaji yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan di rumah tidak cair. Tentunya ini membuat gelisah seluruh sekolah SMA-SMK dan SLB di Pasaman,” terangnya.

Diketahui, serah terima PKS antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Bantuan Keuangan Khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sukardi, dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Barlius, dilakukan pada Maret 2022 lalu.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.