Pasuruan – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan naik kelas. Salah satu langkah penting yang ditekankannya adalah kemudahan akses terhadap perizinan dan sertifikasi, khususnya melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Hal tersebut disampaikan Bambang Haryo dalam kegiatan Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian bagi Pelaku UMKM, yang digelar di Hotel Inna Tretes, Pasuruan, Kamis (24/4/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DPR RI dan BSN dalam upaya mendorong peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia.
“Jangan sampai ada pihak yang mempersulit UMKM. Pemerintah sudah membentuk Satgas Perlindungan UMKM yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Bambang Haryo di hadapan peserta.
Satgas tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah praktek-praktek yang menghambat pelaku usaha kecil dalam menjalankan bisnisnya.
Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo juga menyoroti perlunya peningkatan anggaran untuk BSN, yang saat ini dinilai masih terlalu kecil untuk menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia.
“BSN hanya memiliki anggaran sekitar Rp 200 miliar. Bandingkan dengan jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai sekitar 65 juta. Ini tentu belum sebanding,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran BSN sangat krusial dalam membantu UMKM meningkatkan mutu produk melalui proses standardisasi dan sertifikasi. Langkah ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar global.
“Di negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, standar produk sudah sangat baik karena didukung anggaran yang memadai. Indonesia harus bisa bersaing,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Kasi Humas BSN, Sigit Wijatmiko, mengakui masih rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam memperoleh Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, hanya sekitar 30 persen UMKM yang sudah tersertifikasi, disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha dan keterbatasan anggaran BSN.
“Kita masih terbatas dalam fasilitas dan pembiayaan untuk mendampingi UMKM mendapatkan SNI. Ini menjadi tantangan besar bagi kami,” ujar Sigit.
Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari pelaku UMKM. Rahmi Auliya, Koordinator UMKM Sidoarjo, menyampaikan bahwa banyak pelaku usaha masih menganggap proses pengurusan SNI mahal dan rumit.
“Padahal, SNI Bina UMKM itu gratis. Dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi tahu dan lebih yakin untuk mengurus sertifikasi,” katanya.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong UMKM untuk lebih maju dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan, lembaga teknis, dan pelaku usaha di lapangan.
