GRESIK — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melakukan kunjungan kerja ke pusat perbelanjaan Gressmall, Kabupaten Gresik, pada Senin (23/6/2025). Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung aktivitas gerai-gerai UMKM yang terintegrasi di dalam pusat perbelanjaan tersebut.

Kunjungan ini, menurut BHS, merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama pascapandemi.

“Saya ingin melihat langsung bagaimana geliat UMKM di pusat-pusat ekonomi seperti ini. Ekonomi kreatif dan UMKM harus kita dorong bersama karena menjadi penyangga utama pertumbuhan daerah,” ujarnya.

BHS menekankan bahwa keberadaan mall dan hotel memiliki peran strategis sebagai pendukung industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang saat ini terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pelaku bisnis.

“Mall dan hotel memang bukan penyelenggara utama MICE, tapi keberadaannya sangat penting sebagai sarana pendukung kegiatan pameran, konvensi, dan pertemuan bisnis,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Selain menyoroti peran infrastruktur, Bambang juga membahas tantangan yang dihadapi sektor UMKM, salah satunya adalah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Ia mengapresiasi langkah Gressmall yang memberikan diskon besar selama musim liburan dan tahun ajaran baru.

“Diskon 20 sampai 50 persen yang diterapkan Gressmall saat musim libur sangat membantu masyarakat. Tapi harus ada dukungan lanjutan dari pemerintah, khususnya dalam bentuk pengurangan biaya energi dan pajak,” tuturnya.

Menurutnya, biaya energi di Indonesia masih menjadi beban besar bagi tenant di pusat perbelanjaan. “Di Malaysia, beban energi jauh lebih ringan. Di Indonesia, porsi biaya energi bisa mencapai 30 persen dari pengeluaran bulanan tenant,” tambahnya.

Guna mendorong pelaku UMKM agar lebih kompetitif, BHS juga merekomendasikan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini sudah lebih terjangkau dengan bunga hanya 3 persen dan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan.

“Program KUR ini sangat positif, tapi pemerintah juga harus memastikan bahwa insentif fiskal dan keringanan biaya operasional bisa benar-benar dirasakan. Ini akan meningkatkan daya saing UMKM dan pusat perbelanjaan,” tandasnya.