Sidoarjo – Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti minimnya alat pelindung diri (APD) dan rendahnya kesejahteraan petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saat meninjau Pos Damkar Buduran, Rabu, ia mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembenahan demi keselamatan dan kenyamanan petugas dalam menjalankan tugas.
Dalam kunjungannya, Bambang menemukan bahwa ketersediaan APD bagi petugas Damkar masih jauh dari kebutuhan ideal. Menurutnya, perlengkapan keselamatan yang tersedia saat ini hanya sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
“Perlengkapan APD damkar dinilai sangat minim. APD itu sangat kurang sekali, hanya sekitar 20 persen dari total kebutuhan yang seharusnya dimiliki. Ini tentu membahayakan petugas saat bertugas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pekerjaan pemadam kebakaran memiliki risiko tinggi, mulai dari paparan panas ekstrem, asap beracun, hingga potensi runtuhan bangunan. Tanpa perlindungan memadai, keselamatan petugas menjadi taruhan setiap kali mereka diterjunkan ke lokasi kebakaran.
Selain persoalan APD, Bambang juga menyoroti kondisi armada pemadam kebakaran yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa unit mobil pemadam disebut masih membutuhkan perbaikan, bahkan ada yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, sarana dan prasarana Damkar harus dalam kondisi prima agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Keterlambatan akibat armada yang tidak siap pakai berpotensi memperbesar kerugian masyarakat.
Tak hanya itu, Bambang juga menyinggung soal kesejahteraan petugas. Ia menyebut honor petugas Damkar di Sidoarjo masih berkisar Rp2,4 juta per bulan, angka yang dinilainya belum sebanding dengan risiko pekerjaan.
“Gaji mereka sangat rendah. Idealnya minimal mendekati UMR. Mereka ini menyelamatkan nyawa, barang publik, dan aset industri. Harusnya kesejahteraan diperhatikan agar mereka tenang dalam bekerja,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, menyatakan evaluasi dari Bambang akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
“Apa yang menjadi evaluasi beliau hari ini akan menjadi catatan bagi kami selaku kepala OPD. Ini akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah untuk evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sabino menambahkan, baik BPBD maupun Damkar tetap siaga 24 jam, termasuk saat libur Lebaran. Personel dibagi dalam beberapa pos untuk memastikan respons cepat terhadap potensi kebakaran maupun bencana.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memastikan kondisi rumah aman saat ditinggalkan mudik Lebaran, termasuk mematikan aliran listrik dan kompor.
Peninjauan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelayanan publik, khususnya dalam aspek keselamatan dan mitigasi bencana di daerah.
