JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah belum dapat memastikan rincian besaran biaya haji untuk jadwal keberangkatan tahun 2027 mendatang. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan pihaknya masih harus membahas masalah krusial ini secara intensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penentuan ongkos haji tahun depan rupanya masih diselimuti ketidakpastian tinggi. Gus Irfan mengungkapkan, pemerintah saat ini harus memutar otak guna menghadapi rentetan tantangan ekonomi makro yang berpotensi membebani skema pembiayaan calon jemaah.
“Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas,” kata Gus Irfan saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Jawa Barat, Rabu (17/6).
Selain faktor dinamika ekonomi global, kebijakan dari otoritas negara penyelenggara juga memberikan tekanan tambahan pada struktur biaya. Gus Irfan menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi mematok kenaikan tarif pada sejumlah layanan haji yang pasti akan memengaruhi total pengeluaran tahun depan.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengambil keputusan sepihak. Menhaj menyoroti pentingnya peran DPR dalam merumuskan angka yang paling proporsional dan tidak memberatkan para calon jemaah haji Indonesia.
Merespons berbagai ancaman lonjakan ongkos tersebut, pemerintah mulai menyiapkan jurus jitu sebagai strategi mitigasi. Salah satu langkah konkret yang pemerintah kejar saat ini adalah mengoptimalkan program “Kampung Haji”.
Gus Irfan memaparkan, inisiatif pembentukan Kampung Haji ini mendapatkan perhatian dan arahan langsung dari Presiden. Keberadaan fasilitas terpadu ini ditargetkan mampu memangkas rantai biaya operasional logistik selama di tanah suci.
“Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji,” tegas Gus Irfan.
Sebagai informasi tambahan, pembahasan mengenai nasib biaya haji ini mencuat usai pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Hambalang. Pada hari yang sama, Prabowo secara khusus menerima laporan langsung dari Tim Pengawas Haji 2026.
Agenda konsolidasi ini mengundang sejumlah tokoh penting guna menyelaraskan langkah eksekutif dan legislatif. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Sjamsurijal, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak yang mendampingi Menhaj Gus Irfan.
