Jakarta – Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil atau sandang mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai langkah tersebut bukan semata kebijakan ekonomi, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Bambang, sandang merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar manusia yang harus dijamin negara sebagaimana amanat konstitusi. Ia menyebut, pemenuhan kebutuhan sandang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa kehadiran negara melalui BUMN.

“Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar manusia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin,” kata BHS, Senin (19/1)

Ia menjelaskan, kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, pangan, dan papan. Bahkan, menurutnya, sandang seharusnya menjadi prioritas utama yang dijamin negara karena berkaitan langsung dengan martabat dan kelayakan hidup manusia.

“Sandang ini sangat penting sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara, sesuai Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945,” ujar politisi yang akrab disapa BHS tersebut.

Bambang juga menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah sebelumnya yang membubarkan BUMN di sektor sandang. Ia menyinggung pembubaran Industri Sandang Nusantara (ISN), BUMN tekstil yang berdiri sejak 1961, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020.

Menurutnya, pembubaran ISN merupakan langkah keliru karena menghilangkan peran negara dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas produk sandang bagi masyarakat.

“BUMN Sandang seharusnya tetap ada dan dijamin hidup oleh negara. Pembubaran ISN dan pelelangan asetnya sangat disayangkan, karena jaminan sandang ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia,” jelas Bambang yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.

Ia menegaskan, keberadaan BUMN Sandang bukan untuk mematikan industri swasta, melainkan berfungsi sebagai stabilisator industri tekstil nasional. Dengan kehadiran BUMN, negara dapat mencegah praktik kartelisasi yang berpotensi dilakukan oleh ribuan industri sandang di Tanah Air.

“BUMN berperan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, menekan harga agar tetap terjangkau, serta menjamin mutu produk sandang di pasar,” paparnya.

Lebih lanjut, Bambang menilai BUMN Sandang harus berperan aktif sebagai pengendali harga dan kualitas. Dengan demikian, harga produk sandang tidak mudah melambung dan kualitas tetap terjaga karena ada BUMN yang menjadi pesaing sehat bagi pelaku usaha lainnya.

“BUMN Sandang harus menjadi stabilisator harga dan kualitas, agar harga di pasar tidak melambung karena ada BUMN sebagai pesaing,” tandasnya.

Bambang pun menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun kembali industri sandang nasional. Ia menilai langkah tersebut sebagai keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Ini tindakan kemanusiaan yang sangat baik. Jangan sampai kesalahan menutup industri sandang itu terulang kembali,” imbuhnya.

Selain itu, Bambang juga menilai target pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor industri sandang nasional dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam kurun waktu 10 tahun sebagai target yang realistis, asalkan dibarengi dengan keseriusan dan inovasi.

“Ini reasonable jika disertai keseriusan dan inovasi tinggi, sehingga industri sandang kita mampu bersaing di pasar global,” ucapnya.

Target tersebut, lanjut Bambang, akan semakin mudah tercapai jika industri sandang nasional mampu mengandalkan bahan baku dalam negeri. Saat ini, ketergantungan impor bahan baku, khususnya dari China, masih berada di kisaran 60 hingga 90 persen.

“Jika kapas dan industri hulu bisa dipenuhi dari dalam negeri, impor bisa ditekan drastis dengan dukungan industri swasta yang inovatif,” bebernya.

Tak hanya itu, Bambang juga mendorong penguatan industri ekonomi kreatif (ekraf) agar mampu melahirkan produk sandang yang unik dan memiliki ciri khas Indonesia, sehingga diminati pasar internasional.

“Anggaran ekonomi kreatif masih sangat kecil. Padahal, sektor ini bisa melahirkan produk spesifik yang tidak ada padanannya di dunia dan diminati pasar luar negeri,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Bambang mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk sandang dalam negeri. Menurutnya, pertumbuhan industri sandang nasional tidak boleh hanya bertumpu pada ekspor, tetapi juga harus didukung oleh konsumsi domestik.

“Yang naik bukan hanya ekspor, tapi juga konsumsi dalam negeri. Masyarakat harus bangga dan menggunakan produk sandang nasional,” pungkas Bambang.