Madiun – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA agar mampu memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian nasional.
Hal tersebut disampaikan BHS saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi INKA di Madiun, Jawa Timur, Jumat (6/3). Ia menilai INKA memiliki posisi strategis karena menjadi satu-satunya industri manufaktur kereta api di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, potensi yang dimiliki perusahaan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kereta dan lokomotif di dalam negeri.
“INKA ini industri yang sangat strategis, sehingga pemerintah harus memperhatikannya,” ujar BHS.
Ia menegaskan kebutuhan sarana perkeretaapian nasional seharusnya dapat dipenuhi oleh industri domestik tanpa harus bergantung pada produk impor.
BHS juga menyinggung rencana pengadaan puluhan lokomotif oleh operator kereta nasional. Ia menilai pengadaan tersebut seharusnya diprioritaskan kepada industri dalam negeri.
“Karena sudah ada INKA, PT Kereta Api Indonesia itu pesannya ya ke INKA-lah, jangan keluar negeri. Kemarin kan ada soal 54 lokomotif itu. INKA sudah bisa membuat lokomotif dengan standar yang menyesuaikan kebutuhan KAI,” katanya.
Menurut BHS, dukungan berupa pemesanan dari operator dalam negeri akan sangat penting untuk mendorong pengembangan teknologi serta peningkatan kualitas produksi INKA.
Ia juga menilai kebutuhan sarana perkeretaapian di Indonesia akan terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur transportasi di berbagai daerah.
Salah satu proyek yang dinilai akan meningkatkan kebutuhan kereta adalah pembangunan jaringan Trans Sumatra Railway yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional.
Proyek tersebut dirancang membangun jaringan rel kereta api terpadu sepanjang sekitar 2.100 kilometer yang menghubungkan Lampung hingga Medan.
“Trans Sumatera itu tinggal sekitar 1.000 kilometer lagi selesai. Kalau sudah jadi, ekonomi akan bisa menggeliat luar biasa,” ujar BHS.
Menurutnya, kehadiran jaringan kereta api terpadu akan mendorong distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera.
BHS menambahkan pemerintah perlu menyiapkan sistem transportasi publik dengan kapasitas besar untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut.
“Kondisi seperti itu harus diantisipasi dengan transportasi publik super massal. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” kata dia.
Ia berharap dukungan pemerintah terhadap industri kereta nasional dapat memperkuat kemandirian transportasi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
