JAKARTA – Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menambah kuota sekolah swasta gratis. Program ambisius ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengapresiasi langkah ini sebagai upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif. Menurutnya, program ini menjadi solusi agar tidak ada anak di Jakarta yang putus sekolah karena kendala biaya.
“Ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi,” ujar Rani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Pemprov DKI sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253,6 miliar untuk tahap awal. Dana tersebut diproyeksikan mampu mendanai 103 sekolah swasta yang nantinya akan dibebaskan dari biaya pendidikan.
Namun, Rani memberikan catatan kritis agar kebijakan ini disiapkan secara matang dan terukur. Ia menegaskan bahwa penambahan jumlah sekolah tidak boleh hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan mutu.
“Penambahan jumlah sekolah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan dan kesiapan kurikulum,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Rani merinci beberapa kriteria prioritas, di antaranya sekolah harus berada di wilayah yang kekurangan daya tampung sekolah negeri. Selain itu, transparansi dan tata kelola sekolah yang akuntabel menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Program sekolah swasta gratis ini juga direncanakan menyasar madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Rani mengingatkan Pemprov DKI untuk bersinergi erat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama demi menghindari tumpang tindih kebijakan.
“Tentu perlu ada penyesuaian dan sinergi dengan Kementerian Agama agar standar pendidikan tetap terjaga,” jelas Rani
.Menutup pernyataannya, Rani memastikan DPRD DKI Jakarta akan mengawal ketat dari sisi penganggaran. Hal ini dilakukan guna menjamin keberlanjutan program tanpa memicu persoalan baru di masa depan.”Intinya kami mendukung, tetapi dengan catatan: harus tepat sasaran, transparan, dan tetap mengedepankan kualitas pendidikan,” pungkasnya.
