JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Perwakilan RI mengambil sikap siaga penuh menyusul aksi penangkapan tujuh warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel. Para WNI tersebut merupakan bagian dari relawan kemanusiaan yang tergabung dalam armada kapal Global Sumud Flotilla (GSF).
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal ketat insiden ini dari waktu ke waktu. Diplomat Indonesia di sekitar wilayah konflik bergerak cepat guna memastikan keselamatan para warga negara.
“Perwakilan RI terkait dalam posisi siaga penuh untuk segera menindaklanjuti setiap perkembangan di lapangan,” kata Yvonne saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2026).
Yvonne menjelaskan bahwa total ada sembilan WNI yang ikut dalam misi pelayaran kemanusiaan tersebut. Pasukan Israel menangkap tujuh di antaranya, sementara dua WNI lainnya saat ini masih berada di atas kapal Kasr 1 Sadabat.
Kemlu memproyeksikan situasi di perairan internasional tersebut masih sangat mencekam dan penuh ketidakpastian. Pemerintah terus mengantisipasi potensi buruk yang mengancam sisa relawan di atas kapal.
“Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Kedua WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel,” tambah Yvonne.
Militer Israel mencegat armada GSF di perairan internasional sebelah barat Siprus untuk mempertahankan blokade mereka. Langkah sepihak tersebut berakhir dengan penahanan ratusan relawan internasional, termasuk delegasi asal Indonesia.
Adapun ketujuh WNI yang ditahan terdiri dari jurnalis dan aktivis kemanusiaan terkemuka. Mereka adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai (Republika), Andre Prasetyo Nugroho (Tempo TV), Rahendro Herubowo (iNews), Andi Angga Prasadewa (Rumah Zakat), serta Ronggo Wirasanu dan Herman Budianto (Dompet Dhuafa).
Para korban tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) sebagai representasi nasional dalam aliansi global tersebut. GSF sendiri mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan aksi pembajakan Israel demi menyalurkan bantuan ke Gaza.
Menyikapi hal ini, Kemlu memastikan tidak akan tinggal diam dan menyiapkan seluruh instrumen diplomasi yang ada. Pemerintah memprioritaskan pelindungan fisik dan hukum bagi seluruh WNI yang terdampak.
“Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI akan terus memantau situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan yang dibutuhkan,” pungkas Yvonne.
