Jawa Barat

Kamis, 25 April 2019 - 11:39 WIB

3 bulan yang lalu

logo

SPKA Tuntut Manajemen PT.KAI Tarik PERDIR Karena Dianggap Langgar Kesepakatan Bersama

Bandung – Nampaknya, sikap manajemen PT KAI dalam menyikapi keputusan MK terkait peraturan pernikahan bagi pekerja di lingkungan PT KAI masih belum dilaksanakan penuh.

Pasalnya, dalam perundingan Tripartit antara SPKA dengan Manajemen KAI yang dilaksakan pada hari Rabu (24/4) di Disnaker kota Bandung mengalami “deadlock”. Dalam perundingan tersebut pihak manajemen PT KAI dianggap belum melaksanakan tentang pengaturan pernikahan bagi pekerja dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sekjen SPKA AD Budi Santoso mengatakan bahwa manajemen PT KAI belum melaksanakan keputusan MK secara benar. Pasalnya, masih banyak pekerja di lingkungan PT KAI yang dirugikan dengan keputusan manajemen

“Dalam PKB 2017-2019 pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) sudah diatur tentang benturan kepentingan yang dapat menimbulkan conflict of interest adalah jabatan dalam SPI, jabatan dalam satu lini bisnis, jabatan dalam satu direktorat dan jabatan dalam satu anak perusahaan. Akan tetapi Manajemen KAI mengeluarkan Peraturan yang bertentangan dengan isi PKB tersebut” katanya

Menurut Budi , klausul penempatan pekerja yang dapat menimbulkan conflict of interest bagi pekerja yang berstatus suami istri adalah penempatan dalam satu tempat kedudukan. Sehingga hal ini berdampak pada dimutasikannya pekerja yang berstatus suami istri.” Kan ini bisa menghambat kinerja bila pekerja dimutasikan dan jauh dari keluarga ” tukasnya

Budi juga menambahkan confict of interest penempatan dalam satu tempat kedudukan” TIDAK DIATUR dalam PKB. Disamping itu juga dalam PKB jelas termuat pada Pasal 5 ayat (1) bahwa kewajiban perusahaan mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya semua isi ketentuan yang telah dituangkan seta disepakati bersama dalam PKB.” Kami menuntut agar pihak majemen PT KAI untung mematuhi PKB dengan mencabut PERDIR pengaturan pernikahan bagi pekerja karena bertentangan dengan PKB dan pekerja yang dimutasikan karena dampak dari perdir tersebut untuk dikembalikan ke tempat kedudukan semula” tegas Budi pula

Dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Ibu Siti, Bapak Tedy, dan Bapak Asep dari Disnaker Bandung sedangkan dari SPKA diwakili oleh pengurus DPP dan perwakilan dari DPD SPKA Jawa Sumatera.

Dalam perundingan tersebut sempat terjadi selisih paham dikarenakan pigak Perwakilan dari perusahaan KAI yang hadir tidak dapat menunjukan Surat Kuasa dari Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) ” Dikarenakan perwakilan dari manajemen tidak dapat menunjukkan Legal Standing yang sah, maka Disnaker memutuskan Perundingan Tripartit ke 1 Pasutri dinyatakan Deadlock dan akan dijadualkan Perundingan Tripartit ke 2 yang waktu dan tempat pelaksanaanya akan dijadwalkan kemudian oleh pihak Disnaker” ujar Budi pula (zam)

Artikel ini telah dibaca 2218 kali

Baca Lainnya
loading…