Jakarta Nasional Politik

Selasa, 2 Juli 2019 - 10:55 WIB

3 minggu yang lalu

logo

GERINDRA, Partai Oposisi Yang Menjadi Penyeimbang Pemerintahan

JAKARTA – Pascasidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) arah kebijakan partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sadi pada Pilpres 2019 lalu, dinilai akan mengalami dinamika.

Dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu, ada dua partai digadang-gadang bakal bargabung ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Di antaranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Pakar kebijakan administrasi publik, Bambang Istianto mengungkapkan, kekuatan politik yang ada di kubu 02 sudah ada keterikatan dukungan yang solid dari konstituenya, yang di dalamnya ada bermacam elemen yang basis ideologinya itu cukup beragam.

“Seperti Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Tetapi kalau dilihat dari basis kekuatan yang cukup dominan itu elemen Islam yang sebagian dari PKS dan PAN. Sementara yang lain adalah nasionalis, dan nasional religius dan nasionalis sekuler,” ungkap Bambang dalam keterangannya yang di terima redaksi, Senin (1/7).

Sementara kekuasaan itu ibarat gula, siapa saja bisa tergiur. Karena power sharing itu hal yang wajar dalam pembagian kekuasaan ditawarkan ke semua pihak yang memang salah satu tujuannya sebagai upaya menciptakan stabilitas.

“Dari sisi output target kebijakan adalah stabilitas politik, ketika kubu 01 sudah meraih kekuasaan seharusnya kalau sudah merasa aman kenapa memberi peluang partai yang ada di kubu 02 seperti PAN dan Demokrat, meski dua partai tersebut masih wait and see,” ujar dosen pascasarjana ini.

Sementara Gerindra dan PKS sudah lama beroposisi, dan dua partai itu paling dominan di support oleh kalangan Islam. Seperti ijtihaj ulama 1 dan 2. Sementara basis ideologi partai di Kubu 01 beragam. Lebih cenderung kekuatannya ke arah nasionalis sekuler.

“Sikap oposisi Gerindra dan PKS selama lima tahun belakangan ini dinilai cukup berhasil. Praktis pada Pileg 2019 ini mengalami peningkatan suara yang cukup signifikan,” ucap Bambang.

Bambang menilai kalau partai yang selama ini bergabung kepada kubu Prabowo-Sandi menyeberang dengan Jokowi-Ma’ruf, maka akan merugikan partai itu sendiri.

Berdasarkan pengalaman dua partai, seperti Partai Demokrat dan PAN dalam lima tahun ke belakang, justru pada Pemlu 2019 mengalami penurunan suara yang cukuf signifikan.

“Jadi ternyata bergabungnya PAN pada koalisi yang mendukung pemerintah justru membuat partai tersebut kurang mendapat simpati dari publik. Begitu juga dengan sikap Partai Demokrat yang selama ini abu-abu, juga bernasib sama. Di Pemilu 2019 ini harus kehilangan puluhan kusru di DPR RI,” tandasnya.

Bambang mengatakan, dalam pemerintahan diperlukan adanya oposisi. Karena keberadaan oposisi bisa menjadi penyeimbang penguasa. Sehingga roda pemerintahan ke depan tidak seperti paduan suara.

Namun demikian, Ia menilai terget partai politik harus dikaitkan dengan tahun 2024. PAN dan Demokrat tentunya harus berhitung. Apakah akan tetap sebagai oposisi maupun masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Jangan sampai ke dua partai itu terperosok kepada lubang yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hemat saya PAN dan Demokrat bila ingin mendapat simpati publik harus berada di luar pemerintahan,” tuturnya.(red)

Artikel ini telah dibaca 367 kali

Baca Lainnya
loading…