Jawa Barat

Kamis, 11 Juli 2019 - 06:19 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Soal Tripartit Dengan Direksi KAI, Begini Anjuran Disnaker Kota Bandung

Bandung — Usaha SPKA melakukan Tripartit dengan Disnaker Kota Bandung akhirnya mendapatkan jawaban. Pihak Disnaker Kota Bandung melalui surat yang ditanda tangani Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifuddin, dan 3 mediator, yaitu Siti Hadidjah Maulidia, Asep Rahayu Mardana, dan Tedi Ronman menganjurkan agar PT Kereta Api Indoensia (KAI) (Persero) supaya meninjau-ulang Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.314/III/I/KA-2018 tentang Peraturan Pernikahan Bagi Pekerja pada Lingkungan PT KAI (Persero).

Kemudian, meminta PT KAI (Persero) kembali menyesuaikan kedudukan para pekerjanya yang berstatus suami-istri berdasarkan PKB. Disnaker Kota Bandung pun meminta SPKA dan PT KAI (Persero) menjawab anjuran tersebut secara tertulis maksimal 10 hari sejak surat tersebut terbit. Jika salah satu atau kedua pihak tidak menanggapi surat itu, penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

” Kami sudah memberikan jawaban berupa anjuran yang Sudah ditanda tangani kepala Disnaker padavrangfal 9 Juli 2019 lalu. Dan, sudah kamin kirimkan ke PT KAI dan SPKA” ujar Tedy salah satu mediator.
Menyikapi hal ini Ketua Umum SPKA Edi Suryanto mengatakan bahwa pihak Direksi KAI untuk segera mematuhi anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut ” Kita berharap agar pihak manajemen segera mematuhi dan melaksanakan anjuran dari Disnaker tersebut” katanya
Sebelumnya, peraturan manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tentang karyawan dan pekerja berstatus suami istri menimbulkan reaksi para karyawannya. Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menolak peraturan itu.

SPKA menilai terbitnya regulasi itu melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu tanpa ada pembahasan. “Kami menuntut manajemen agar mencabut penambahan kalimat ‘penempatan dalam satu tempat kedudukan’ yang tertuang pada peraturan direksi karena tidak sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),” tegas Sekretaris Jenderal SPKA, Agus Budi Dwi Santoso.
Budi, sapaan akrabnya, mengungkapkan, apabila manajemen tetap tidak merespon penuntutan pembatalan peraturan tentang karyawan berstatus suami istri itu, pihaknya tetap memperjuangkannya. “Kami berencana menempuh opsi terakhir, yaitu aksi mogok kerja. Kami harap, manajemen secepatnya merespon penuntutan kami,” tutup Budi.(zam)

Artikel ini telah dibaca 1362 kali

Baca Lainnya
loading…