Minggu, 21 Juli 2019 - 12:35 WIB

Sengketa Tanah Rawa Semut Dipertanyakan, Kepada Hakim Warga Minta Keadilan

BEKASI – Kuasa hukum ahli waris Ahmad Surya Gumbhya pemilik tanah seluas 1.731 meter persegi di Kawasan Kampung Rawa Semut, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih (Dahulu kecamatan Pondok Gede) Kota Bekasi, berharap Mahkamah Agung (MA) memeriksa hakim yang memutuskan perkara 142/Pdt.G/2019/PN.Bks Kota Bekasi karena menerbitkan putusan sela atau sementara hanya berdasarkan foto dan kutipan pendapat ahli.

Kuasa Hukum ahli waris Ahmad Surya Gumbhya, Juanda SH meminta agar Hakim dalam putusan akhirnya nanti lebih cermat dan memiliki hati nurani.

Menurut dia, di tangan palu hakim kliennya menaruh harapan besar agar hak atas tanah yang dimilikinya benar-benar terwujud. Karena berdasarkan dokumen dan alat bukti yang dimiliki kliennya terkait status tanah tersebut lengkap dan tanpa rekayasa.

“Kami berharap agar MA untuk memeriksa hakim yang memutus perkara 142/Pdt.G/2019/PN.Bks Kota Bekasi, karena ada dugaan putusan tersebut tidak cermat, keliru dan tidak professional. Sebab putusan tersebut hanya berdasarkan foto dan kutipan pendapat dari ahli (pakar),” kata Juanda, Sabtu (20/7).

Juanda menjelaskan, foto dan kutipan pendapat ahli atau pakar tersebut tidak cukup untuk menjelaskan keadaan dan status atas tanah tersebut.

Karena itu, hakim tidak bisa membuat keputusan meskipun keputusan sela atau sedangkan bukti-bukti berupa legalitas atas tanah klien kami tersebut diabaikan.

“Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan putusan sela (sementara), yang memenangkan penggugat. Namun, dalam hasil putusan tersebut hakim hanya berdasarkan enam lembar foto terkait aktivitas di obyek tanah tersebut. Sementara ahli waris mengajukan lima alat bukti berupa, surat pelepasan hak tanggal 9 Juni 1976, PBB 2017 AJB 1216, AJB 1217, AJB 759 yang diterbitkan pada 1981 di Kecamatan Pondok Gede (sekarang kecamatan Jatiasih) diabaikan oleh majelis hakim,” ujarnya.

Selanjutnya, Kuasa Hukum mengatakan, bukti tanda terima dari BPN bahwa berkas girik asli di pegang oleh BPN terkait dengan peningkatan status tanah (yang selanjutnya jadi warkah) juga lengkap, yang seharusnya dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

“Akan tetapi hakim tidak melihat bukti dan sanggahan dari tergugat, hakim lebih mempertimbangkan foto dan kutipan pendapat pakar,” jelas dia.
Dikatakan, putusan sela hakim PN Bekasi pada gugatan pertama kali penggugat pada 2018 yang mengklaim terjadi penyerobotan atas tanah yang dalam gugatan itu disebutkan bahwa tanah itu luasnya 6.600 M2.

“Padahal yang dikuasai tergugat sesuai hasil ukur BPN tersebut yakni seluas 1.731M2,” ucapnya.

Juanda mengungkapkan, penggugat melalui kuasanya, Muhammad pada 9 Februari 2019 melaporkan ahli waris dengan tuduhan surat palsu. Atas laporan itu, ahli waris dipanggil dan kemudian keluar SP2HP dan tiga AJB yang identik dengan AJB milik tergugat. “Artinya AJB tersebut asli dan ahli waris tidak melawan hukum,” tandas Juanda.(red)

Artikel ini telah dibaca 364 kali

loading...
Baca Lainnya

Keren! 74 Indonesia Merdeka, Begini Pesan Ketum KPMP Ki Kusumo

JAKARTA – Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan Ke-74 pada 17 Agustus 2019. Berbagai kemeriahan mewarnai gegap...

17 Agustus 2019, 22:51 WIB

SPKA Sambut Baik Perombakan Jajaran Direksi KAI

Jakarta – Guna penyegaran dalam pelaksanaan manajemen, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) merombak jajaran...

7 Agustus 2019, 11:45 WIB

Yuk Tengok Sewa Apartemen Jakarta Timur Murah

Tinggal di apartemen memiliki prestise tersendiri. Ada semacam kebanggaan jika Anda bisa menjadi salah satu...

Foto : apartemen tempat AS bekerja di Qu Lohas Park Prestige

1 Agustus 2019, 00:17 WIB

Alasan Kuasa Hukum Rektor STT Setia Minta Kejari Tunda Eksekusi

JAKARTA – Herwanto Nurmansyah, Kuasa Hukum terpidana Rektor Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (STT Setia)...

30 Juli 2019, 22:44 WIB

ITF Dukung Sepenuhnya Pergerakan SPKA Yang Menuntut Direksi KAI Mematuhi PKB Secara Konsisten

Jakarta – Terkait persoalan Direksi KAI dengan SPKA yang berakibat keresahan di internal karyawan KAI...

7 Juli 2019, 20:32 WIB

GERINDRA, Partai Oposisi Yang Menjadi Penyeimbang Pemerintahan

JAKARTA – Pascasidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) arah...

2 Juli 2019, 10:55 WIB