Kamis, 21 November 2019 - 07:43 WIB

Kasus Penggunaan Gelar Akademi Yang Dianggap Palsu. Usai Sidang, Guntual Hampir Bentrok Dengan Pos Bankum PN Sidoarjo

Sidoarjo – Sidang penggunaan gelar akademik yang dianhgap palsu memasuki tahapan jawaban epsepsi dari Jaksa Penuntut Umum. JPU Ardi S.H,- dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam jawabannya menyatakan bahwa terdakwa mengirimkan surat kepada PT.JATI LESTARI di GEDANGAN Sidoarjo dengan mencantumkan SH. di belakang nama ” Jadi Dalam hal ini surat yang dikirimkan Oleh terdakwa akan menimbulkan suatu akibat ketika surat tersebut diterima dan diketahui oleh Saksi THE RIMAN SUMARGO yang berada di Sidoarjo ” kata Ardi saat membacakan jawaban epsepsinya.

Nama gelar akademik sarjana hukum sebagai alat melaporkan terdakwa oleh Djoni Harsono dan The Riman Sumargo ke Polresta Sidoarjo. Dari pengakuan terdakwa, gelar akademik tersebut tidak diperuntukan untuk merugikan orang lain, akan tetapi untuk meminta pengembalian aset dan rincian pembayaran

Setelah mendengarkan jawaban JPU dalam sidang, terdakwa Guntual diakhir sidang tidak terima karena isi dari jawaban tersebut masih mengacu pada surat pribadi, yaitu menggunakan gelar akademik sarjana hukum, pada peruntukan untuk meminta pengembalian aset dan rincian pembayaran ” Bagaimana bisa surat yang bersifat privasi dijadikan barang bukti oleh JPU. Harap Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban JPU tersebut ” kata Guntual

Hebohnya, pasca sidang, terdakwa sambil mengenakan seragam toga melakukan orasi yang bersifat protes terhadap penegak keadilan. Suasana gaduhpun tak terelakkan. Para narapidana yang menunggu sidang berteriak seolah mendukung orasi dari Guntual tersebut ” Saya tidak habis pikir dengan jaksa yang menggunakan surat pribadi penggunaan gelar akademik sarjana hukum antara kreditur dengan debitur. Seharusnya tidak diperuntukan untuk publik. Saya dalam surat itu hanya menanyakan aset dan rincian pembayaran kok saya malah dikriminalisasi ” teriak Guntual

Kemarahan terdakwa Guntual, bahwasanya pengacara yang tergabung dalam Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena mereka telah melaporkan terdakwa bersama istrinya terkait undang-undang ITE yang telah mencemarkan institusi pengadilan.

Terpisah Tuti SH, kuasa hukum terdakwa mengatakan, pada dasarnya seorang jaksa tidak diperbolehkan berasumsi, harus sesuai bukti-bukti. Selain itu, nama gelar kliennya tidak dipergunakan untuk melakukan tindakan penipuan ” Jawaban JPU tadi tidak rasional. JPU seharusnya tidak berasumsi dan harus sesuai dengan bukti buktinya ada” katanya

Sementara itu, terdakwa Guntual mengancam jawaban ketua majelis hakim dalam eksepsi tidak dikabulkan, maka terdakwa tidak akan mengikuti apa yang menjadi keputusan ketua majelis hakim.

Sedangkan JPU Ardi S.H usai sidang saat ditanya strategi apa yang bakal dipakai dalam sidang berikutnya Ardi menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa mengumbar strategi sidang ” Kita lihat aja nanti mas. Sidang kan masih minggu depan ” tukasnya (zam)

Artikel ini telah dibaca 291 kali

loading...
Baca Lainnya

Sinergitas Warganet dan Masyarakat Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Oleh : Indah Rahmawati Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah resmi terbentuk pada Oktober 2019. Dalam Periode keduanya...

6 Desember 2019, 21:43 WIB

Pendiri Kabar Makassar Tidak Peduli Rating

TUBAN – Exxon Mobil bekerja sama dengan Tempo Institute menggelar acara Cangkruk Mathuk di Grand...

6 Desember 2019, 20:33 WIB

Setiajit Sidak Lokasi Proyek Kilang Minyak GRR Tuban

TUBAN – Untuk memastikan proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban berjalan lancar, Kepala...

6 Desember 2019, 19:13 WIB

Slogan “DJP Kuat Indonesia Maju” Jadi Pelopor Anti Korupsi

Tuban – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban memperingati hari Anti Korupsi Sedunia ( Hakorda...

6 Desember 2019, 13:05 WIB

Izin Lengkap, 8 Pengusaha Tempat Hiburan Karaoke Minta Buka Segel

Blitar – Demi kejelasan berusaha, delapan para pengelola tempat hiburan karaoke yang ada di Kota...

6 Desember 2019, 09:36 WIB

BIN Menjadi Kunci Stabilitas Papua

Setelah terjadi beberapa aksi massa pada bulan Agustus dan September 2019 kemarin sebagai rentetan kejadian...

6 Desember 2019, 08:09 WIB

loading...