JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan program strategis nasional. Langkah tegas ini diambil guna memastikan setiap kebijakan berjalan akuntabel, transparan, serta sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.

​Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah bertekad mengerahkan segala upaya demi memutus mata rantai tindak pidana korupsi di birokrasi.

​“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas pria yang akrab disapa Menteri Pras tersebut pada Kamis (4/6/2026).

​Menteri Pras menuturkan bahwa pengetatan sistem pengawasan ini berlaku menyeluruh bagi program yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga. Pemerintah akan memaksimalkan fungsi badan pengawasan yang ada untuk mengawal jalannya anggaran negara secara optimal.

​Salah satu badan yang dioptimalkan peranannya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah. BPKP memiliki andil besar dalam memantau setiap proses administrasi dan realisasi anggaran di lapangan.

​“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah,” jelas Menteri Pras.

​Ia menambahkan bahwa proses pengauditan ini akan berjalan secara rutin di setiap instansi. Dengan demikian, potensi penyimpangan atau penyelewengan anggaran dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

​Selain mengandalkan pengawasan institusional, Presiden Prabowo Subianto juga turun tangan langsung memantau program-program prioritas. Kepala Negara secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkembangan dari para menterinya.

​Evaluasi intensif ini bertujuan agar setiap target pembangunan nasional dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran. Presiden ingin memastikan tidak ada anggaran rakyat yang menguap akibat tata kelola yang buruk.

​“Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” pungkas Menteri Pras menutup keterangannya.