Kamis, 26 Desember 2019 - 10:26 WIB

Optimalkan Kinerja KPK Dalam Pengungkapan TPPU Di Meja Judi Kasino

JAKARTA – Kasus pencucian yang kini marak dilakukan oleh kepala daerah melalui meja perjudian alias kasino yang diutarakan oleh PPATK menuai banyak kontroversi.
Guru Besar Hukum Bidang Tindak Pidana Korporasi dan Pencucian Uang (money laundry) Universitas Negeri Jember Prof.Arief Amrulah mengatakan, bahwa kasus pencucian uang melalui rekening kasino yang diduga dilakukan oleh kepala daerah, sejatinya dapat dicegah sedari dini. Yakni dari proses pendaftaran calon peserta Pilkada.
Hal tersebut diungkapkan Arief menyusul adanya modus pencucian uang lewat kasino baru-baru ini mencuat dalam laporan refleksi akhir tahun PPATK 2019. Dalam laporan itu, PPATK menyatakan menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri. PPATK menduga kepala daerah menempatkan dana dalam jumlah Rp 50 miliar dalam bentuk valuta asing ke tempat judi
“Jadi upaya pengawasan itu bisa dilakukan oleh Bawaslu KPU. KPK juga bisa melakukan kerja sama dengan kedua lembaga tersebut. Oleh karenanya lembaga penyelenggara pemilu bisa menggandeng penegak hukum untuk menjalin kerja sama baik itu nasional maupun internasional, dari mana uang tersebut didapat,” ujar Arif di Jakarta, Selasa (25/12/2019).
Dengan demikian, lanjut Arief, kepala dearah dapat terdeteksi dini bila akan melakukan tindakan yang berakibat merugikan keuangan negara.
“Nah, dengan optimalisasi kinerja Bawaslu dan KPU yang mengawal proses Pilkada akan meminimalisir pergerakan kepala daerah yang akan melakukan tindakan korupsi. Artinya, pemberantasan korupsi itu dapat dicegah dari hulu. Bukan setelah terjadi tindakan baru dilakukan penanganan,” ucap Prof.Arief.
Menurut dia, memberantas korupsi bukan hanya mengandalkan lembaga penegak hukum. Tapi sinergitas antar lembaga sangat dibutuhkan.
“Tidak kalah penting perlu adanya audit dana partai. Karena berapa besaran sumbangan dari luar harus dilaporkan. Dan ini tentu harus ada integritas dari partai tersebut. Berapa besaran dana yang diterima,” ujarnya.
Karena, modal yang diterima dari pihak luar sangat rentan melakukan praktik politik pesanan. Baik itu regulasi maupun kompensasi yang akan diberikan dari pihak partai yang menerima modal tersebut.
“Menurut saya, bukan hanya calon kepala daerah, bagi calon presiden juga harus dilakukan pengawasan yang sama. Dari mana aliran dana untuk membiayai proses pemilihannya,” sambung Arief.
Oleh karena itu, Arif meminta perlu adanya aturan yang ketat. Sehingga kepala daerah tidak lagi berfikir bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan saat Pilkada maupun mencari keuntungan semata.
“Jadi, terpilihnya kepala daerah tidak lagi berdasarkan popularitas maupun banyaknya uang yang dimiliki. Tapi bagaimana seorang kepala daerah itu harus mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi dalam membangun daerah tanpa melakukan korupsi,” ucap Arief.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut pencucian uang melalui rumah judi atau kasino merupakan modus baru. Sebelumnya, pencucian uang biasa dilakukan melalui penyedia jasa keuangan, seperti perbankan atau pasar modal.
TPPU melalui kasino, baru terdeteksi beberapa tahun belakangan. “Selama ini orang menyimpannya di penyedia jasa keuangan, apakah dalam bentuk produk yang disediakan perbankan, pasar modal. Kasino itu suatu yang baru,” kata Ketua PPATK, Kiagus Badaruddin belum lama ini. (ji/zam)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

loading...
Baca Lainnya

Pilkada Serentak, Sahabat Polisi Ajak Rakyat Taat Protap Covid-19 dan Jaga Stabilitas Keamanan

Jakarta –  Organisasi Sahabat Polisi, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk taati protap kesehatan covid-19 selama...

Sahabat Polisi saat menggelar audiensi dengan Divhumas Polri, Senin (4/5)

25 September 2020, 19:12 WIB

Covid-19 Masih Ganas, Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat

Oleh : Agung Priyatna Penyebaran corona makin ganas. Bahkan ada lonjakan pasien beberapa hari ini....

24 September 2020, 21:39 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Jelang Pilkada 2020

Oleh : Putu Prawira Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak, desember 2020. Namun acara...

24 September 2020, 19:30 WIB

Omnibus Law Ciptaker Tidak Menghilangkan Mekanisme Pesangon

Oleh : Raavi Ramadhan Pemerintah telah menginisiasi Omnibus Law Ciptaker sebagai terobosan di bidang regulasi....

24 September 2020, 17:55 WIB

Komunitas GESIT Ajak Warganet Dukung Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19

Akhir-akhir ini penyebaran Covid-19 semakin meluas, termasuk di Indonesia, per-22 September 2020, jumlah kasus positif...

24 September 2020, 15:42 WIB

Wasapda Manuver KKSB Jelang Kelanjutan Otsus Papua Jilid 2

Oleh : Rebecca Marian Jelang otonomi khusus jilid 2, kewaspadaan di Papua makin ditingkatkan untuk...

24 September 2020, 01:26 WIB

loading...