KPU Malaka Menjelaskan Kenapa saat Diterbitkan Daftar Pemilih Sementara Tidak Ada Keberatan ?

Malaka, NTT, deliknews – Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Malaka,  (Pemilukada) pada 9/12/2020 lalu, melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang dilakukan panitia Edhok dari tingkat bawah yang didampinggi RT/RW, Bawaslu untuk  pendataan peserta pemilih.

Pendataan pemilih yang dilakukan oleh panitia diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di kantor Desa, kantor Camat supaya semua pihak bisa membaca.
Valit atau tidaknya nama-nama yang di cantumkan di daftar Pemilih sementara sehingga bisa diklarifikasi bersama.

Dari hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Kabupaten Malaka. NTT, Makarius Nahak, S. Fil, saat ditemui deliknews, Senin 18/1/2021 diruang  kerjanya mengatakan bahwa privasi Institusi KPUD diserang dengan tudingan danya pemilih siluman mengunakan NIK dan KK tersebut harus mempertunjukkan pembuktiannya.

“Sayangnya privasi Institusi KPU diserang dari pihak masyarakat tertentu, tidak memperhatikan pada proses saat melakukan pendataan secara terbuka dan ceklis. Hasil dari pendataan diberikan pada semua pihak untuk supaya mengkroscek daftar nama pemilih yang didata oleh panitia edhok” ungkap Makarius Nahak, S. Fil.

Lanjutnya, pelaksanaan kegiatan panitia edhok tidak ada persolan sejak dari awal dari semua pihak hingga Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Malaka pada 9/12/2020 lalu tidak satu masyarakat-pun yang mengklaim tentang NIK maupun KK.

Masih menurutnya, setelah pelaksanaan proses pemilihan baru ada tudingan KPUD Malaka melakukan kecurangan data pemilih. Dengan demikian dari manakah ada kecurangan tersebut ?. Selain itu, dari pihak KPUD tidak punya kewenanangan untuk mengeluarkan KTP dan KK apa lagi merubah NIK pada KTP dan Kartu Keluarga (KK). Hak dan kewenangan yang mengeluarkan KTP dan KK itu kewenangannya hanya pihak Dinas Kependudukan.

Saya menghimbau pada semua masyarkat Malaka, atas pemberitaan yang dimuat pada medsos itu tidak benar (Hoax) karena dari pihak KPUD melaksanakan tugas secara terbuka dan transparan pada semua pihak dan elemen- elemen masyarakat Malaka.

Ketua KPUD Malaka juga, mengharapkan pada teman-teman media, dalam  memuat berita, datang di sekretariat KPU, untuk melakukan wawancara, sehingga ada keseimbangan pemberitaan, pungkasnya. (Dami Atok)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal