Dirreskrimsus Polda Sumbar Bungkam Dikonfirmasi Soal Tambang Ilegal

Kantor Polda Sumbar
Kantor Polda Sumbar

Padang, – Kinerja Ditreskrimsus Polda Sumbar dipertanyakan dalam komitmen memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau disebut tambang emas ilegal di wilayah hukumnya seperti di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Sepertinya mafia PETI tidak takut aparat, sehingga diduga terus beroperasi. Viral pemberitaan hingga aksi demo.

Terpantau, bahkan penangkapan terhadap pelaku PETI di beberapa daerah di Sumatera Barat sepertinya tidak membuat jera para mafia nya. Terbukti, meski sudah dilakukan penangkapan PETI tetap saja beroperasi kembali, diduga karena yang diamankan bukan mafia nya tapi hanya pekerja dan operator dan lainnya.

Diketahui sebelumnya Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian agar menindak seluruh perbuatan melanggar hukum termasuk tambang ilegal. Sepertinya perintah ini belum masksimal dilaksanakan jajarannya, hingga informasinya masih marak PETI di Sumatera Barat.

Direktur Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Adip Rojikan, dikonfirmasi via WhatsApp (8/9/22) tidak merespon, sudah dikirimkan juga video perintah Kapolri, itu. Namun konfirmasi tetap saja belum digubris.

Terkait penolakan PETI ini sebelumnya ratusan warga yang terhimpun pada Himpunan Pemuda Mahasiswa Ranah Batahan (Hiperematatu) melakukan aksi damai di Kantor Bupati Pasbar, Kamis (11/8/22) menuntut pemberhentian segala aktivitas PETI dan seluruh kegiatan yang diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan di hulu Batang Batahan dan Sungai Batang Taming.

Dalam aksi tersebut terdapat 7 poin tuntutan peserta demo dikoordinatori Dedi Sofhan:

Pertama, meninta kepada Bupati Pasaman Barat untuk secepatnya mengeluarkan surat pemberhentian segala aktivitas tambang dan seluruh kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di hulu Sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Taming.

Kedua, mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak berwajib membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait dugaan aktivitas tindak pidana ilegal loging dan ilegal mining/ yang marak terjadi di hulu Sungai Batang Batahan dan Batang Taming.

Ketiga, meminta kepada Bupati Pasaman Barat dan aparat penegak hukum menindak tegas pihak pihak/ aktor aktor/ atau dalang dari dugaan aktivitas tindak pidana ilegal loging dan ilegal mining di hulu sungai Batang Batahan dan Batang Taming berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keempat, mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak yang terlibat dalam dugaan aktivitas tindak pidana ilegal loging dan ilegal mining untuk membayar ganti rugi materil dan biaya pemulihan lingkungan serta aliran sungai kepada masyarakat yang terdampak sesuai pasal dan undang undang yang berlaku.

Kelima, meminta kepada Bupati Pasaman Barat untuk menerbitkan surat pemberhentian aktivitas dugaan ilegal mining dan ilegal loging yang ada di Ranah Batahan khususnya dan dikabupatgen Pasaman Barat pada umumnya.

Keenam, mendesak Bupati Pasaman Barat agar memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menahan, mengambil alih atau menangkap alat yang beroperasi di hulu Sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Taming dan diproses sesuai peraturan yang di buat oleh masyarakat setempat.

Ketujuh, jika dalam waktu 7 kali 24 jam tuntutan kami tidak ditindak lanjuti maka masyarakat akan melakukan tindakan sesuai peraturan yang di buat dan berlaku di masyarakat Sungai Batang Batahan rusak parah akibat dugaan pertambangan emas ilegal (illegal mining), khususnya di hulu sungai daerah Jorong Pegambiran sampai ke bawah, Nagari Parit, Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat – Provinsi Sumbar.

Menanggapi itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pasbar Jhon Hendri mengapresiasi dan menyambut baik aksi itu dan akan menyampaikan aspirasi peserta aksi ke bupati.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyampaikan telah membentuk Tim Penanggulangan PETI Nasional yang melibatkan lintas kementrian dan pemerintah provinsi se Indonesia.

“Terkait PETI kami Kementerian ESDM sudah membentuk Tim Penanggulangan PETI Nasional yang melibatkan lintas kementrian dan pemerintah provinsi se Indonesia,” kata Koordinator Inspektur Tambang penempatan Provinsi Sumbar Hendry M. Siddik ketika dikonfirmasi deliknews.com soal aktivitas PETI yang kembali beroperasi setelah Ditrekrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap pekerja PETI.

Dikatakan Hendry, KESDM tetap berkoordinasi dengan penegak Hukum (Polri) terhadap setiap ada pelaporan – pelaporan kegiatan PETI dari kabupaten atau pun provinsi.

Sumber deliknews.com menyebutkan, selain di Ranah Batahan, PETI ini juga beroperasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, dan Tambang, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.