JAKARTA, – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya bisa mengubah Undang-Undang terkait Mahkamah Konsitusi (MK) jika hakim MK memutuskan mengubah sistem Pemilu.

Habiburokhman awalnya menyatakan DPR tak ingin unjuk kekuasaan. Namun, dia mengingatkan semua pihak bahwa DPR punya kewenangan sebagai lembaga legislatif.

“Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers oleh Delapan fraksi di DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Delapan fraksi partai politik di DPR konferensi pers menyikapi sistem pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Delapan fraksi partai politik di DPR konferensi pers menyikapi sistem pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Tak tanggung – tanggung. Habiburokhman mengingatkan MK bahwa DPR bisa merevisi UU MK dan mencabut kewenangan MK.

“Kalau perlu UU MK juga kita ubah, kita cabut kewenangannya, akan kita perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi,” tegas Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan kedelapan fraksi itu sudah sepaham dengan dirinya terkait hal ini.

Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.