Jakarta – Anggota Dewan Terpilih 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional haruslah dikelola dan dipimpin oleh orang-orang dengan kompetensi teknis lapangan.
“Bapanas itu kan badan yang sangat teknis sekali, jadi yang ada disitu haruslah orang-orang dengan kompetensi pertanian yang kuat, yang benar-benar menguasai, tidak hanya secara teori tapi juga pengaplikasiannya di lapangan, berbasis data riil di lapangan. Dan mereka benar-benar memahami bidang pangan itu, mulai dari hulu hingga hilirnya, dari produksi hingga distribusi ke konsumennya,” kata Bambang Haryo, Senin (30/9/2024).
Ia mengingatkan bahwa fungsi Bapanas itu adalah sebagai lembaga yang memastikan ketersediaan pangan dan cadangan pangan, sekaligus mendorong peningkatan ketersediaan dan cadangan.
“Tapi bukan mereka yang melakukannya, mereka itu hadir sebagai koordinator. Mereka mendorong semua kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pangan, untuk bisa memenuhi fungsinya, yaitu mencukupi kebutuhan pangan Indonesia dan cadangan pangan, dari sumber daya dalam negeri, bukan impor. Dan menciptakan keseimbangan antara supply dan demand,” ujarnya.
Fungsi kedua Bapanas lanjutnya, adalah untuk memperkuat logistik dan distribusi pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Dan fungsi ketiga adalah bertanggungjawab untuk mencukupi daerah-daerah yang mengalami kesulitan dan kekurangan pangan.
“Harus ada pemerataan kesediaan pangan. Bukan hanya tersedia saja tapi juga memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas, meliputi 11 komoditas pangan strategis, sesuai dengan UU Perdagangan 7/2014 dan PP 71/2015,” ujarnya lagi.
Bambang Haryo menegaskan bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk menyediakan 11 komoditas pangan dari sisi kecukupan, kualitas, keterjangkauan harga.
“Ini yang harus diupayakan oleh Bapanas, bukan hanya memikirkan masalah impor. Yang boleh berfikir impor itu Kemendag, bila ketersediaan pangan kurang. Seperti beras, yang saat ini masih impor sekitar 5.7 juta ton. Seharusnya Bapanas mendorong Kementan, dengan adanya 70 juta hektar lahan tanam yang ada di Indonesia, yang diantaranya adalah 10 juta hektar lahan sawah padi, seharusnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena bila panen 1 kali, dan sekali panennya bisa menghasilkan 8 juta ton per hektar, maka hasil nya 80 juta ton gabah, atau setara 56 juta ton beras per tahun. Dimana jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yaitu sebesar 35 juta ton per tahun,” ungkapnya.
Ia menilai kinerja Bapanas belum lah optimal, dengan Indonesia masih tetap impor komoditas pangan strategis, alih-alih swasembada pangan.
“Memang ada kemajuan, tapi masih tetap impor. Bukan hanya beras, ada jagung, gula, garam, bawang putih, daging sapi, dan bahkan ikan, yang masih impor. Itu artinya, Bapanas belum melakukan tugasnya dengan maksimal. Kalau Bapanas bisa membuat Indonesia tidak impor pangan lagi, dalam waktu tiga tahun sejak didirikan, baru lah dikatakan berhasil, atau paling tidak impor kita berkurang,” ungkapnya lagi.
Bambang Haryo menegaskan bahwa semua lembaga dan Kementerian bidang pangan haruslah dijalankan dan dikelola dengan integritas tinggi dan kompetensi mumpuni, sehingga bisa menuntaskan target yang diamanahkan.
“Kalau memang tidak mampu, bubarkan saja Bapanas, daripada menghabiskan anggaran negara sekitar Rp300 miliar per tahun, dan bahkan di tahun 2025 mengusulkan adanya tambahan anggaran menjadi Rp589 milliar. Dan seharusnya hasil evaluasi kinerja Bapanas adalah 1-3 tahun. Bila tidak menunjukkan progres yang lebih baik, ya sudah bubarkan saja,” pungkas BHS dengan tegas.
Tinggalkan Balasan