Jakarta – Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono menyambut positif program Pemerintah Kabinet Merah Putih yang mempermudah penerbitan satu juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM. Ia menilai kebijakan ini menjadi “berkah” karena membuka era baru sertifikasi yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau, setelah sebelumnya banyak pelaku usaha mengeluhkan proses yang rumit dan biaya yang memberatkan.
“Dengan sertifikat halal yang mudah dan gratis, UMKM punya paspor kualitas untuk menembus pasar,” ujar Bambang Haryo, Senin. Menurutnya, kepastian halal bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi juga kepercayaan konsumen mayoritas Muslim di Indonesia serta daya saing produk di pasar domestik dan ekspor.
Pemilik sapaan akrab BHS ini, mendorong percepatan layanan digital, penyederhanaan dokumen, serta pendampingan teknis di lapangan melalui BPJPH, MUI, dan dinas terkait. Ia juga meminta integrasi program dengan akses pembiayaan, pelatihan standardisasi, dan kurasi pemasaran agar sertifikasi tidak berhenti di kertas, melainkan berdampak pada kenaikan omzet dan perluasan pasar.
“Pemda perlu proaktif menggerakkan pendamping halal di kecamatan, menyiapkan klinik konsultasi, dan memastikan pelaku usaha rumah tangga ikut serta,” katanya. Ia menekankan pentingnya pengawasan mutu dan audit berkala untuk menjaga kredibilitas label halal, sekaligus mencegah praktik percaloan.
Menurut Bambang Haryo, ekosistem UMKM halal yang tumbuh akan memperkuat kemandirian industri, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis pajak. “Ini momentum kolaborasi. Pemerintah pusat, daerah, lembaga sertifikasi, dan dunia usaha harus berlari bersama. Saya mendukung penuh agar target satu juta sertifikat tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutupnya. Ia berharap kemudahan ini diikuti edukasi konsumen, peningkatan laboratorium uji, dan standardisasi bahan baku agar Indonesia kuat di rantai pasok halal global.
