Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai daya saing pariwisata Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara Asia Tenggara. Ia menyoroti rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara akibat belum terintegrasinya transportasi dan lemahnya aspek keselamatan wisata.
Hal itu disampaikan Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Ia membandingkan capaian kunjungan wisatawan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang dinilai jauh lebih progresif.
Menurut Bambang, Malaysia pada 2025 berhasil menarik sekitar 38 juta wisatawan mancanegara, Thailand 39 juta wisatawan, sementara Vietnam telah mencapai 22 juta kunjungan. Padahal, kata dia, Vietnam sebelumnya berada di bawah Indonesia dalam hal jumlah turis asing.
“Dulu Vietnam di bawah kita, sekarang sudah melampaui. Ini harus menjadi alarm serius,” ujar Bambang.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai salah satu penyebab utama rendahnya minat wisatawan adalah belum terbangunnya sistem transportasi pariwisata yang terintegrasi. Ia menyebut konektivitas antara bandara, moda darat, laut, dan destinasi wisata di Indonesia masih lemah.
“Di banyak negara ASEAN, transportasi wisata sudah terhubung dengan baik. Sementara di Indonesia, dari bandara ke hotel saja wisatawan sering masih harus menggunakan transportasi pribadi,” katanya.
Selain infrastruktur, Bambang juga menyoroti aspek keselamatan wisata, khususnya pada angkutan bus dan kapal wisata. Ia menilai masih banyak sopir bus pariwisata yang belum memiliki kompetensi khusus keselamatan, serta kapal wisata yang belum terdaftar di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Ia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir sedikitnya terjadi enam insiden kapal wisata tenggelam yang membawa wisatawan. Namun, menurutnya, kejadian tersebut belum direspons dengan pembenahan sistem keselamatan secara serius.
“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas. Ini menyangkut citra Indonesia di mata dunia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang mendorong pemerintah membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang diterapkan di sejumlah negara ASEAN. Aparat tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta pelayanan khusus bagi wisatawan.
“Indonesia perlu aparat khusus yang fokus melindungi dan melayani wisatawan, bukan sekadar pengamanan umum,” ujarnya.
Bambang berharap tahun 2026 dapat menjadi momentum perbaikan menyeluruh sektor pariwisata, agar Indonesia kembali mampu bersaing dan tidak terus tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.
