Surabaya – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong percepatan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya yang dinilai telah menunjukkan progres signifikan.
Hal tersebut disampaikan BHS dalam kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertajuk Kolaborasi Program Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di SMPN 27 Surabaya, Minggu (3/5). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa dari total 1.200 unit BSPS yang dialokasikan untuk Surabaya, sebanyak 600 unit telah melalui proses verifikasi hingga awal Mei 2026.
“Atas nama masyarakat Surabaya, kami menyampaikan terima kasih. Dari 1.200 unit, 600 sudah terverifikasi per 1 Mei, dan ini akan terus kami dorong agar segera terealisasi,” ujar BHS.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa program perumahan berbasis swadaya masyarakat berjalan sesuai harapan. Ia menilai BSPS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
BHS juga menyoroti pentingnya sinergi antara program perumahan dengan pembiayaan usaha seperti KUR. Ia menilai integrasi tersebut mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat.
“Program ini tidak hanya soal rumah, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi program-program pro rakyat, termasuk target pembangunan tiga juta rumah secara nasional hingga 2026.
BHS menyebut target tersebut sebagai langkah strategis yang akan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat segera merasakan manfaat nyata dari program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor perumahan dan pangan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan kuota BSPS, khususnya di Jawa Timur. Ia menyebut jumlah bantuan meningkat signifikan dari sekitar 3.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 33.000 unit pada 2026.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Maruarar juga menegaskan bahwa BSPS kini diintegrasikan dengan program pembiayaan seperti KUR dan PNM Mekaar guna memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pinjaman dengan bunga rendah tanpa agunan untuk nominal tertentu.
Ia berharap integrasi program tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal dengan bunga tinggi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
