JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengeluarkan instruksi tegas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap bahan baku pangan langsung dari potensi desa.
Langkah strategis ini bertujuan agar perputaran uang dari program prioritas pemerintah tersebut tetap berada di desa dan tidak lari ke wilayah perkotaan. Zulhas menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal menjadi kunci suksesnya kemandirian pangan nasional.
Dalam arahannya, Zulhas mewajibkan SPPG bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes). Skema rantai pasok ini dirancang agar petani, peternak, dan nelayan lokal menjadi aktor utama dalam penyediaan gizi nasional.
“Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib,” tegas Zulhas saat memberikan pidato dalam Munas Papdesi, Senin (11/5/2026).
Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi pemberdayaan potensi desa tersebut. Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada pencabutan izin operasi.
“Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga,” cetus Menko Pangan tersebut dengan lugas.
Visi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi dari level akar rumput. Dengan kebijakan ini, desa diharapkan menjadi motor penggerak utama rantai pasok pangan.
Dukungan penuh pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum DPP Papdesi terpilih periode 2026-2031, Wargiyati. Ia menilai program MBG memberikan dampak instan pada penyerapan tenaga kerja di tingkat desa.
Wargiyati memberikan contoh nyata di wilayahnya di mana kehadiran dapur SPPG mampu menyerap tenaga kerja dari kalangan ibu rumah tangga. Hal ini secara otomatis meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga secara signifikan.
“Biasanya ibu rumah tangga enggak punya penghasilan, sekarang di atas Rp 2 juta, itu sangat luar biasa,” ujar Wargiyati. Ia pun menegaskan kesiapan Papdesi untuk mengawal program prioritas pemerintah ini di seluruh pelosok Indonesia.
