JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus memiliki kendali penuh atas harga komoditas strategis nasional, mulai dari kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya. Ia menilai tidak masuk akal jika negara penghasil terbesar justru tidak memiliki kewenangan menentukan harga produknya sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus menentukan harga kita sendiri,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak perlu memaksakan penjualan komoditas jika pembeli internasional tidak bersedia mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan sumber daya alam tersebut lebih baik dimanfaatkan di dalam negeri atau disimpan untuk generasi mendatang.
“Kalau mereka tidak mau beli dengan harga kita, tidak usah beli. Kita pakai sendiri, atau biarkan tetap di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada dijual murah,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri terkait untuk menyusun formulasi harga komoditas strategis nasional, termasuk nikel dan emas. Kebijakan ini diharapkan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
Pada hari yang sama, Prabowo juga mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Melalui aturan tersebut, ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan BUMN yang ditunjuk akan bertindak sebagai fasilitas pemasaran (marketing facility) yang menyalurkan hasil penjualan ekspor kepada pelaku usaha. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi tata niaga sekaligus memastikan manfaat ekspor sumber daya alam lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia.
