BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Kebijakan strategis ini bertujuan untuk mendongkrak daya saing sektor perikanan nasional tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor. Pemerintah sepakat mematok harga khusus BBM jenis solar bagi kelompok nelayan tersebut sebesar Rp15.000 per liter.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas rapat, Senin (13/7).
Airlangga menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi sebelumnya sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sementara rata-rata produksi solar domestik berada di angka Rp18.600 per liter. Pemerintah akan menutupi selisih harga sebesar Rp3.600 per liter menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” tutur Airlangga menambahkan.
Kebijakan harga khusus ini akan digelontorkan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Langkah ini diambil mengingat likuiditas dana BPDP saat ini dinilai sangat mencukupi untuk menopang program tersebut.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyesuaian harga ini menjadi angin segar bagi operasional pelaku usaha perikanan. Kementerian ESDM pun bergerak cepat dengan segera menerbitkan surat keputusan resmi untuk mengimplementasikan arahan Presiden.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 GT ke atas,” kata Bahlil.
Pemerintah juga berjanji akan mengawal ketat distribusi BBM khusus ini agar tepat sasaran dan menghindari potensi penyelewengan di lapangan. Kementerian ESDM akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menentukan titik penyaluran.
“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Bahlil.
