JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah sepenuhnya berlandaskan amanat konstitusi.
Acara peringatan berlangsung khidmat dengan agenda pembacaan Ijtima Ulama Indonesia hingga penyerahan penghargaan kepada Kiai Khos. Puncak acara diwarnai dengan penegasan komitmen politik PKB untuk mengawal arah baru pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa partainya mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” yang mereka sebut sebagai istilah “Prabowonomics”. Konsep ini menjadi simbol dukungan PKB terhadap upaya mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.
“Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus membawa arah baru ekonomi nasional agar menjadi kekuatan bangsa yang mandiri. Kami terinspirasi oleh kesungguhan Bapak Presiden dalam mengawal ekonomi di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik,” kata Muhaimin Iskandar.
Merespons dukungan tersebut, Presiden Prabowo mengaku bahagia dan terharu atas komitmen yang ditunjukkan oleh keluarga besar PKB. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa gagasan ekonomi yang ia jalankan bukanlah konsep pribadi melainkan murni mandat para pendiri bangsa.
Presiden menggarisbawahi bahwa seluruh kebijakan ekonomi pemerintah berfokus pada penegakan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Prinsip utama kebijakan tersebut adalah memastikan kekayaan nasional dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia.
“Gagasan saya tidak ada yang baru atau luar biasa, gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita. Ketegasan perjuangan saya adalah keyakinan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945,” ujar Presiden Prabowo.
Mengakhiri keterangannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial serta pengelolaan sumber daya alam nasional secara mandiri.
