SULBAR, deliknews – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mendorong penguatan tata kelola serta pelayanan perizinan pemanfaatan ruang laut yang lebih mudah, transparan dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi laut mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
Kepala DKP Sulbar Safaruddin bersama staf menghadiri Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Mercure Makassar Nexa Pettarani, Makassar, 11–12 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Balai Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu menjadi forum menyelaraskan kebijakan serta menghimpun masukan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan pelaku usaha.
Safaruddin mengatakan keterlibatan Sulbar menjadi langkah penting agar kebijakan pemanfaatan ruang laut selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan tetap memperhatikan keberlanjutan. “Pemanfaatan ruang laut harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Ia berharap ke depan terdapat penguatan kewenangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, potensi kelautan Sulbar dapat dikembangkan untuk mendukung perikanan, pariwisata bahari dan investasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Forum tersebut ditutup dengan penandatanganan Rumusan Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk kesepahaman para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti berbagai masukan dan rekomendasi. DKP Sulbar menegaskan komitmennya mendukung ekonomi biru melalui tata kelola ruang laut yang efektif, transparan dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. (**)
