Sidoarjo – Persoalan sampah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sidoarjo. Dari APBD senilai Rp5,9 triliun, hanya Rp50 miliar yang dialokasikan untuk penanganan sampah. Kondisi ini dinilai tak sebanding dengan besarnya tantangan pengelolaan limbah di daerah tersebut.
Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Jatim I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyebut minimnya anggaran berpotensi memperparah pencemaran lingkungan. Ia menekankan, tanpa langkah serius, masyarakat Sidoarjo akan menghadapi risiko kesehatan jangka panjang. “Anggaran ini sangat kecil. Kalau tidak diperkuat, kesehatan warga bisa menjadi taruhannya,” kata BHS, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, hanya sekitar 10 persen plastik yang dapat didaur ulang. Selebihnya bercampur dengan sampah organik dan anorganik, lalu berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dibakar. Padahal, pembakaran sampah menghasilkan emisi berbahaya sekaligus mempertinggi kandungan mikroplastik di udara. “Sidoarjo saat ini termasuk daerah dengan kadar mikroplastik paling tinggi di Jawa Timur,” tegasnya.
BHS mendesak Pemkab Sidoarjo untuk memperluas anggaran sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Edukasi masyarakat agar terbiasa memilah sampah dinilai sebagai langkah awal yang krusial.
“Kita harus sadar bahwa kesehatan dan kelestarian lingkungan adalah warisan terbesar bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.
