Yogyakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah menambah alokasi anggaran bagi sektor ekonomi kreatif (Ekraf) yang saat ini dinilainya masih jauh dari memadai. Ia menegaskan, tanpa dukungan anggaran yang proporsional, sulit mengharapkan Ekraf berkembang optimal meski memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
“APBN Perubahan yang sedang diajukan jangan ditunda lagi. Anggaran adalah kunci untuk memperbesar kontribusi Ekraf,” ujar Bambang Haryo saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Yogyakarta, Rabu (24/9/2025).
Saat ini, anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hanya sekitar Rp279 miliar, jauh menurun dibanding masa Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang pernah mencapai Rp900 miliar. Padahal, dana tersebut harus membina lebih dari 5 juta pelaku Ekraf di seluruh Indonesia.
Bambang mencontohkan usaha batik Anantari di Yogyakarta yang berkembang pesat berkat pendampingan pemerintah. Menurutnya, jika pelaku kecil bisa naik kelas dengan dukungan terbatas, maka dengan anggaran lebih besar, dampaknya bisa berlipat-lipat.
Selain itu, ia menyoroti potensi kuliner Nusantara. Dari lebih 3.000 jenis makanan khas, baru segelintir yang mendunia seperti rendang dan batagor. “Kalau ribuan lainnya dieksplor, dampaknya luar biasa,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga membandingkan dengan Thailand yang berhasil menjual budaya Muaythai hingga bernilai ekonomi tinggi, sementara wayang di Indonesia masih kurang diminati karena minim promosi.
Menurut Bambang, Ekraf erat kaitannya dengan UMKM karena mayoritas pelakunya adalah usaha mikro. Sektor ini telah menyumbang sekitar 6 persen terhadap PDB atau Rp1.600–1.800 triliun, dengan serapan tenaga kerja hingga 26 juta orang.
“Potensi ini bisa tumbuh 10 kali lipat kalau dikembangkan serius,” tegasnya.
