Sidoarjo – Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperluas layanan transportasi publik mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Legislator dari Fraksi Gerindra itu menilai, pengembangan bus Transjatim menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi yang efisien, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

BHS mengatakan, keberadaan Transjatim telah membawa perubahan positif dalam pola mobilitas warga di kawasan Surabaya Raya, terutama dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

“Pelayanan Transjatim, baik koridor 1 ke Gresik maupun koridor 6 menuju Mojokerto, sudah sangat baik dan memuaskan masyarakat. Tingkat keterisian penumpang mencapai 70 hingga 100 persen. Ini menandakan kepercayaan publik terhadap transportasi massal semakin meningkat,” ujar Bambang Haryo, Minggu (2/11/2025).

Pemkab Sidoarjo Siapkan Rute dan Armada Baru

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan kajian penambahan rute dan armada baru Transjatim bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kajian ini diharapkan menghasilkan sistem transportasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih atas dukungan DPR RI terhadap pengembangan transportasi publik di daerah. Program Transjatim ini bentuk nyata kehadiran pemerintah melalui skema Buy The Service (BTS), di mana subsidi menjadi kunci keberlanjutan operasionalnya,” ujar Budi.

Menurutnya, Pemkab juga tengah menyiapkan program re-routing serta pengadaan angkutan feeder agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan bus Transjatim dari kawasan perumahan maupun daerah padat penduduk.

“Harapannya, transportasi di Sidoarjo semakin terintegrasi antara terminal, stasiun, dan layanan Transjatim, terutama di wilayah selatan,” tambahnya.

Dorong Integrasi dan Efisiensi Layanan Publik

Bambang Haryo menilai, langkah Pemkab Sidoarjo tersebut sejalan dengan visi nasional dalam membangun transportasi publik yang ramah lingkungan, efisien, dan terjangkau. Ia berharap, inovasi ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan dukungan pemerintah pusat melalui skema BTS.

“Transjatim telah menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan manajemen yang baik, sistem ini mampu memberikan pelayanan optimal tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Menurut BHS, pembangunan transportasi publik berbasis layanan seperti Transjatim juga menjadi solusi strategis untuk menekan kemacetan dan emisi di wilayah perkotaan. Ia menegaskan, transportasi massal bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga bagian dari penggerak ekonomi daerah.

“Jika masyarakat terbiasa menggunakan transportasi umum yang aman dan nyaman, maka mobilitas akan lebih efisien dan produktivitas meningkat. Ini investasi sosial jangka panjang,” tutup Bambang Haryo.