Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa koordinasi sektor pariwisata nasional harus ditempatkan secara tepat, Ia menyebut Kemenpar seharusnya menjadi leading sektor untuk urusan Pariwisata bukan Kemenlu sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, Sabtu (11/4) lalu.
Hal itu disampaikan Pemilik sapaan akrab BHS dalam menanggapi travel warning Korea Selatan ke Bali. Ia menyebut bahwa Kemenlu ini adalah bagian dari sektor yang di komandanin oleh Kementerian Pariwisata.
Begitu banyaknya kejadian kejadian baik keamanan yang menyangkut turis asing di wilayah Indonesia maupun keselamatan turis yang ada di Indonesia. keamanan ini tentu akan bergantung pada sector keamanan kepolisian maupun TNI,
Menurutnya, keselamatan ini juga tentu dari sisi transportasi darat laut Udara, yang bertanggung jawab adalah kementerian perhubungan, Sarnas, Coast Guard dan kepolisian yang seharusnya menjamin keselamatan yang ada di wilayah tersebut,
“Jadi disini yang menjadi leading sektornya adalah Kemenpar. Yang menyangkut penyaringan jumlah turis yang masuk, maupun yang mempromosikan wilayah destinasi yang ada di Indonesia, sector yang bergabung di kepariwisataan ini adalah kemenlu. Kemenlu ini harus pro-aktif memfilter kualitas turis pariwisata dengan cara visa 97 negara, maupun visa khusus yang bertanggung jawab adalah kementerian luar negeri maupun imigrasi.
“Jadi ini semua berada di Bawah koordinasi kemenpar. Bila terjadi satu masalah yang ada di Bali, karena Bali merupakan destinasi pariwisata andalan di Negara kita, hampir 50% lebih , pendapatan wisata kita dari Bali, ini yang perlu Pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mereka harus saling mengkoordinasikan” Ujar BHS.
Tentu koordinasinya di tingkar dinas yang berhubungan dengan pariwisata maupun hubungannya dengan keamanan dan keselamatan. Termasuk juga menyangkut Infrastrukrur, KemenpU ditindak lanjuti oleh dinas terkait, untuk meyakinkan infrastrukturnya cukup, konektivitas transportasi publiknya bagus,sehingga diharapkan para turis ini tidak menggunakan transportasi pribadi, jadi gunakan transportasi public. Seperti kebanyakan Negara di dunia.
Lebih lanjut, BHS mengatakan Bali harus bekerja keras, untuk menjamin keselamatan dan keamanan, ini nomor satu, kemudian terintegrasinya moda transportasi public di wilayah destinasi wisata. BHS mendorong adanya dukungan Pemerintah pusat dan daerah untuk membuat citra bali menjadi baik.
“Yang memperbaiki citra bukan kemenlu, tetapi dalam negeri ini sendiri. Harus bisa terwujud dengan baik, dan ter informasikan kepada internasional, bahwa bali sudah berubah, dengan meminta bantuan Kemenlu bisa minta bantuan Kementerian DIGI, tentang informasi yang bagus, juga tentu dukungan dari pada kementerian pariwisata dan dinas yang ada di Bali untuk menginformasikan bali jauh lebih baik” Ujar BHS.
Selain itu, sambung BHS, Pemerintah juga dapat meminta dukungan tokoh masyarakat, untuk mau menjaga wilayah itu (Bali) supaya tetao kondusif, agar bisa dinikmati turis mancanegara dan domestic.
Disampaikan BHS, mengenai adanya insiden keselamatan transport yang sebelumn ya pernah terjadi. Sudah seharusnya ada satu penyesalaan dan permintaan maaf kementerian priwisata, atas kejadian itu. tetapi ini tidak pernah terjadi.
“Begitu ada kejadian ini, Kemenpar harus melakukan permohonan maaf, karena Kemenpar leading sektornya. Ini sepatutnya langsung di tindak lanjut dengan evaluasi-evaluasi agar tidak terjadi lagi, didalam menjaga Bali”.
