Rabu, 25 Juli 2018 - 23:10 WIB

Ke MK, AAMSI Minta KUHAP Pasal 82 Bertentangan Dengan UUD 1945

JAKARTA – Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Sekretaris Jenderal AAMSI Herwanto Nurmansyah mengatakan, kedatangan mereka ke MK untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Republik Indonesai Tahun 1945.

Permohonan Pengujian disertai bukti pendukung sebanyak 12 rangkap diterima MK dengan Nomor Permohonan 1808.PAN.MK/VII/2018.

“Kami meminta agar KUHAP Pasal 82 ayat 1 huruf c dan d dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945,” ujar Herwanto.

Dalam KUHAP Pasal 82 ayat 1 huruf c sudah tegas dinyatakan bahwa pra peradilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya.

Namun dalam prkateknya, sering sekali Permohonan Praperadilan digugurkan oleh Pengadilan karena tidak ada kepastian hukum. Penegak Hukum bermain-main dengan waktu.

“Oknum Penegak hukum masih bermental kekuasaan, sehingga menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penangkapan, penahanan dan tindakan hukum lainnya. Padahal tindakannya itu belum diuji keabsahannya,” tegasnya.

Herwanto menilai, bagaimana seseorang yang dihadirkan di persidangan mendapatkan hukuman yang adil jika belum bisa memastikan kebenaran formilnya.

“Akibat tidak ada kepastian hukum dalam KUHAP Pasal 82 Ayat 1 Huruf c dan d, satu-satunya cara menguji kebenaran formil bisa gugur akibat materi pokok sudah mulai diperiksa,” jelas Herwanto.

“Padahal sebelum kita menguji dan mencari kebenaran materil, tentulah sangat penting melakukan uji kebenaran formil,” tambahnya.

Pria yang juga Ketua Umum  Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) ini menegaskan, seharusnya permohonan praperadilan wajib diputus terlebih dahulu sebelum masuk persidangan pokok perkara.

“Agar peristiwa kasus tabrak tiang listrik atau pura-pura sakit tidak akan terjadi, maka perlu kepastian hukum, keberan formil harus diputus terlebih dulu sebelum materi pokok diperiksa dipengadilan,” pungkas Herwanto.

Artikel ini telah dibaca 1074 kali

loading...
Baca Lainnya

3 Pilar Tangerang Gelar Operasi Yustisi di Pasar Sentiong Balaraja

TANGERANG – Tiga pilar Kabupaten Tangerang yakni Polresta Tangerang, Pemkab Tangerang, dan Kodim 0510 Tigaraksa...

18 September 2020, 21:33 WIB

Polsek Cisoka Edukasi Komunitas Pedagang Terkait Protokol Kesehatan

TANGERANG – Jajaran Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar sosialisasi dan edukasi terkait penerapan...

18 September 2020, 21:19 WIB

Disiplinkan Masyarakat Terapkan Prokes, Polsek Tigaraksa Bagi-bagi Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten membagikan ratusan masker kepada santri Pondok...

18 September 2020, 21:15 WIB

Operasi Prokes, Polsek Kronjo Temukan Puluhan Masyarakat Tak Pakai Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Kronjo Polresta Tangerang menggelar operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Pasar Baru...

18 September 2020, 21:00 WIB

Kapolresta Tangerang Cek Pelaksanaan Protokol Kesehatan di PT. Pemi Balaraja

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di...

18 September 2020, 20:55 WIB

Kampanyekan Protokol Kesehatan, Kapolresta Tangerang Gandeng Komunitas NMAX

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengunjungi komunitas NMAX Rider Tangerang...

18 September 2020, 10:23 WIB

loading...