Lisda Hendrajoni Cemas Pemerintah Lamban Tangani Covid-19

- Tim

Selasa, 7 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni mengaku cemas lantaran lambannya pemerintah menanggulangi Covid 19. Lambannya penanganan pemerintah itu terlihat dari penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan dan kurangnya rumah sakit rujukan korban dari virus Corona.

Akibat lambannya tindakan pemerintah tersebut membuat masyarakat yang terjangkiti oleh virus tersebut belum tertangani secara maksimal.

“Saya selalu memantau perkembangan penanggulangan Covid 19 ini. Saya lihat masih kurangnya masker, rapid test dan Alat Pelindung Diri bagi petugas kesehatan. Jika barang itu belum juga sampai ke rumah sakit-rumah sakit rujukan tentu kita sulit menanggulangi kondisi ini,” ungkap Lisda di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Selain itu, sambung Lisda, masih kurangnya rumah sakit rujukan untuk korban Covid 19. Khususnya bagi daerah-daerah yang menjadi zona merah. Sehingga penanganan dan perawatan bagi pasien mulai dari status ODP, PDP hingga yang terinfeksi menjadi sangat lamban.

“Kita minta pemerintah untuk berkonsentrasi penuh mengatasi masalah ini dengan penanganan yang cepat dan maksimal. Karena saya lihat penularan terus terjadi dan yang terinfeksi terus meningkat,” urai anggota komisi VIII ini.

Baca Juga :  Akademisi Nilai Hak Angket Pemilu Tak Ada Kewenangan Bagi DPR

Mantan pramugari itu mengaku risau melihat perkembangan kasus Corona beberapa hari terakhir karena belum juga tampak titik terang.

Dia sedikit cemas apabila pemerintah tidak bergerak cepat, maka kondisi Indonesia akan sama dengan terjadi di negara-negara Eropa yang saat ini kewalahan menghadapi pandemi Covid 19.

“Jangan sampai kita seperti Italia karena lalai dan tidak mengantipasi dengan cepatpenularan dan penanganan virus ini. Insha Allah kita bisa keluar dari situasi sulit ini,” tutup ketua PKK Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.

Baca Juga :  Akademisi Nilai Hak Angket Pemilu Tak Ada Kewenangan Bagi DPR

Berita Terkait

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda
Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang
Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat
Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Berita Terkait

Sabtu, 27 April 2024 - 21:58 WIB

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda

Selasa, 23 April 2024 - 21:48 WIB

Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Sabtu, 6 April 2024 - 11:32 WIB

Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Berita Terbaru

Sumatera Barat

P2NAPAS Laporkan Dugaan Penggelapan Kredit KUR BRI Pasaman ke OJK

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:41 WIB

NTT

Partai PAN Kembali Bertaring Di- Pilkada Malaka

Kamis, 2 Mei 2024 - 07:12 WIB