JAKARTA – Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026) siang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah mahasiswa yang bergerak melalui Jalan Sudirman sempat tertahan di depan Gedung UOB. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI yang menjadi salah satu titik aksi.
Para mahasiswa tidak mengenakan almamater kampus masing-masing, tetapi membawa panji-panji universitas. Sementara itu, massa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia, tiba di Bundaran HI menggunakan angkutan kota sekitar pukul 14.26 WIB.
Setibanya di lokasi, mereka langsung menuju area kolam Bundaran HI. Massa kemudian berorasi sambil mengelilingi kawasan tersebut serta membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan aksi. Jumlah peserta terlihat terus bertambah hingga pukul 15.02 WIB.
Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama, yakni penetapan status bencana nasional, perwujudan APBN yang berpihak kepada rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penghentian militerisasi ruang sipil.
Ribuan personel TNI dan Polri terlihat berjaga di sekitar kawasan Bundaran HI untuk mengamankan situasi dan mengendalikan pergerakan massa.
Aksi Juga Berlangsung di Patung Kuda dan Kompleks Parlemen
Selain di Bundaran HI, aksi penyampaian aspirasi juga berlangsung di sejumlah titik di Jakarta. Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sekitar 25 orang datang menggunakan satu mobil komando dan berkumpul di depan Gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) sekitar pukul 13.10 WIB. Namun, pada pukul 14.40 WIB, mobil komando tersebut telah meninggalkan lokasi.
Sementara itu, belasan perempuan yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) membuka posko di depan kompleks parlemen, Rabu sore. Mereka meminta DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kelompok tersebut juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran terkait ijazah anggota DPR. Mereka membentangkan spanduk yang mengajak pengendara membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap wacana pemakzulan Gibran.
Koordinator lapangan aksi, Merry Samiri, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPR. “Dan insyaallah kami sudah dijanjikan di dalam,” kata Merry.
Polisi Imbau Massa Jaga Ketertiban
Di tengah berlangsungnya aksi, Polda Metro Jaya mengimbau seluruh elemen masyarakat menjaga fasilitas umum dan ruang publik. Kepolisian menekankan bahwa penyampaian pendapat harus berlangsung aman dan damai tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ruang publik digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan, mulai dari menyampaikan aspirasi hingga bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).
Budi menegaskan, menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, ia meminta seluruh pihak saling menghormati agar aksi unjuk rasa dapat berlangsung tertib tanpa menghambat aktivitas warga lainnya.
