SIDOARJO – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda untuk memprioritaskan edukasi kebencanaan yang tepat sasaran. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat memahami risiko serta mampu mengantisipasi dampak bencana tanpa memicu rasa panik.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan secara proporsional. Menurutnya, kepanikan yang berlebihan justru berpotensi mengganggu stabilitas aktivitas ekonomi dan iklim pariwisata daerah.
”Mitigasi bencana itu penting, tetapi jangan sampai masyarakat ditakut-takuti. Informasi harus diberikan agar masyarakat memahami risiko dan tahu bagaimana mengantisipasinya,” tegas BHS saat mengunjungi kantor Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Senin (26/10/2026).
Ia mencontohkan Jepang sebagai negara rawan gempa yang tetap mampu menjaga ritme kehidupan masyarakatnya secara optimal. Hal tersebut bisa terwujud karena sistem mitigasi dan kesiapsiagaan di negara itu tertanam dengan baik.
Selain soal edukasi bencana, BHS mendorong BMKG untuk memperluas jangkauan layanan informasi cuaca. Layanan yang selama ini didominasi sektor penerbangan diharapkan dapat menyasar sektor ritel lain yang tidak kalah vital.
“BMKG ini bukan hanya untuk kepentingan pesawat. Banyak pelaku industri, pariwisata, perdagangan, termasuk pertanian dan perikanan, yang sangat bergantung pada informasi cuaca,” ujar BHS.
Mengingat peran strategis tersebut, ia meminta pemerintah tidak memotong alokasi anggaran BMKG. Dukungan finansial yang memadai menjadi syarat mutlak agar pelayanan mitigasi dan informasi cuaca dapat berjalan maksimal demi keselamatan publik.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penyebaran informasi kepada publik. Pihaknya memanfaatkan berbagai saluran komunikasi agar masyarakat bisa mengakses data secara riil.
“Informasi kami sampaikan melalui hotline, laman resmi, dan media sosial. Informasi terbaru langsung kami publikasikan melalui kanal resmi agar bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelas Taufiq.
Taufiq menyambut positif arahan dari Komisi VII DPR RI dan berjanji akan menindaklanjutinya bersama tim internal. Langkah perbaikan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat layanan BMKG bagi seluruh lapisan masyarakat.
