Denpasar – KERIS digawangi I Ketut Putra Ismaya tidak terima jika ada kegiatan separatisme dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di pulau Bali. Setelah mendapatkan informasi adanya pemasangan bendera Bintang Kejora, begitu juga penguasaan rumah warga Bali yang disinyalir dilakukan puluhan oknum orang Papua, dimana habis masa kontraknya di Jalan Pulau Sula No 27 Denpasar memicu KERIS untuk bergerak.
“Semenjak mendengar kabar ada mahasiswa dan masyarakat Papua yang menguasi rumah orang Bali padahal kontraknya sudah habis, saya dengan teman-teman kesatria KERIS sebenarnya sudah siap turun. Apalagi saya dengar ada unsur-unsur separatismenya, seperti mereka memasang bendera Bintang Kejora, dan tidak mengakui pemerintah Indonesia, kami sebenarnya sudah siap bela pati untuk nyama Bali, rela mati untuk tanah Bali,” kata I Ketut Putra Ismaya, Jumat (12/6).
Namun, mendengar masalah ini sudah ditangani segera oleh aparat berwenang dalam hal ini Aparat Kepolisisan, Ismaya mengapresiasi Kapolresta Denpasar sudah bergerak dengan cepat. Ismaya mengatakan langsung mendapat telepon dari Bapak Kapolresta agar menahan diri tidak bergerak lantaran masalah tersebut sudah dalam penanganan aparat kepolisian.
Dikatakan Ismaya, Kapolresta meminta untuk tenang dan menaati aturan. “Kami memang menunggu masalah ini ditangani aparat berwenang. Namun jika tidak ada, ingin rasanya kami bergerak untuk turun menyelesaikan masalah ini, tentu kami juga akan mengedepankan cara-cara persuasif,” ungkapnya
“Jangan berfikir jika kami turun pasti akan menimbulkan kegaduhan. Kami akan utamakan bernegosiasi. Saya memiliki pengalaman yang saya rasa cukup untuk dapat bernegosiasi. Berbagai macam masalah pernah saya hadapi dalam negosiasi,” imbuhnya
Kapolresta Denpasar AKBP Jansen Avitus Panjaitan mengatakan agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan. Hal itu ditegaskan lantaran pihak kepolisian juga sudah melakukan langkah-langkah persuasif.
“Masalah itu sudah ditangani pihak kepolisian. Tidak ada perlu dipermasalahkan lagi dan tidak perlu di besar-besarkan. Kami lakukan langkah persuasif sehingga ditemukan kesepakatan yang membahagiakan semua pihak,” terang Kapolresta Denpasar.
Sementara itu, dihubungi terpisah Natalius Pigai sebagai aktivis dan mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) serta tokoh Papua yang kini berada di pemerintah pusat meminta kepada pemerintah Provinsi Papua agar segera memperhatikan anak-anak Papua di Denpasar.
“Pada prinsipnya saya sedang mempelajari permasalahan ini. Terpenting anak-anak IMMAPA segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua. Dan Pemprov Papua harus bertanggung jawab dengan anak anak yang ada di Denpasar,” terang Natalius Pigai.
