Sabtu, 4 Juli 2020 - 20:00 WIB

 Pimpinan Ormas Islam dan LKAAM Pasaman sampaikan pernyataan penolakan terhadap RUU HIP di halaman Masjid Raya Pauh, Lubuk Sikaping, Jum'at 3 Juli 2020.

Pimpinan Ormas Islam dan LKAAM Pasaman sampaikan pernyataan penolakan terhadap RUU HIP di halaman Masjid Raya Pauh, Lubuk Sikaping, Jum'at 3 Juli 2020.

Ormas Islam dan LKAAM Pasaman Tolak RUU HIP

Pasaman, – Pimpinan Ormas lslam dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pernyataan penolakan terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Penolakan disampaikan langsung oleh para pimpinan Ormas Islam dan LKAAM Pasaman secara bersama dengan membacakan pernyataan yang dipimpin oleh Ketua MUI Pasaman Ustad Habibullah, SH, MH di halaman Masjid Raya Pauh, Lubuk Sikaping, usai sholat Jum’at, 3 Juli 2020.

Berikut pernyataan Ormas Islam dan LKAAM Kabupaten Pasaman.

Bismillahirrahmanirrahim

Kami pimpinan Ormas Islam dan LKAAM Kabupaten Pasaman
setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama terhadap suasana kebangsaan beberapa waktu belakang ini berkenaan dengan dilakukannya
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan idiologi Pancasila atau lebih dikenal dengan RUU HIP dengan
ini secara tegas menyatakan:

1. Mendukung sepenuhnya Maklumat yang telah disampalkan oleh Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia
Nomor Kep-1240/Dp-MUI/VI/2020 tanggal 20 Syawal 1441 H /12 Juni 2020 M “Menolak dan Membatalkan Rancangan Undang-Undang Haluan ldiologi Pancasila serta kebangkitan kembali Paham dan Partai
Komunis di Indonosia”.

Substansi materi yang tercantum dalam RUU HIP nyata-nyata bertentangan dan merupakan pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar negara Republik indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara.

Pembiaran kelanjutan pembahasan RUU HIP sama artinya dengan pengabaian terhadap fakta sejarah yang
sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut.

Padahal TAP MPRS
Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marisme-Loninisme, sampai saat ini masih tetap dan tetap akan berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Meminta dan menghimbau kepada ummat Islam Kabupaten Pasaman khususnya dan Indonesia umumnya agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan berbagai cara dan metode yang mereka lakukan saat ini;

3. Mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tegas secara dini terhadap berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham/nilai yang bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan konsensus final bangsa Indonesia menjadi nilai bersama dalam membangun
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 651 kali

loading...
Baca Lainnya

DPRD Nisel Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Nias Selatan, Deliknews.com – DPRD Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan...

14 Agustus 2020, 14:29 WIB

Menteri Edhy: Jika Serius Kalian bisa Jadi Orang Kaya

Bali – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo meminta mahasiswa studi ilmu Kelautan dan...

Menteri Edhy (empat kiri) bersama mahasiswa saat melepaskan bibit Udang Vaname di tambak Politeknik KP Jembrana.

14 Agustus 2020, 09:54 WIB

Rancangan KUA Dan PPAS APBD Nisel T.A 2021 Ditandatangani Bupati Nisel Menyampaikan Apresiasi Dan Terima...

12 Agustus 2020, 20:04 WIB

Ulun Tanoh ikuti Lokmin Kegiatan Tentang Pencegahan Covid-19

Gayo Lues-untuk mencegah Covid-19 Kampung Ulun Tanoh mengikuti kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin). Kegiatan itu sendiri...

12 Agustus 2020, 16:17 WIB

Warga Pasaman Mengadu ke Polda Sumbar

Bertahun – tahun laporan pengaduan belum ada kepastian hukum, seorang warga Pasaman mengadu ke Polda...

Kantor Polda Sumbar

10 Agustus 2020, 19:10 WIB

Mengaku Sakit Hati Abdullah Bakar Tower Telkomsel

Gayo Lues-Mengaku sakit hati akibat gajinya diturunkan dari 900 ribu rupiah menjadi 300 ribu rupih,...

10 Agustus 2020, 18:48 WIB

loading...