Ini Penjelasan BPK Soal Temuan Jaminan Kesehatan Warga Pasaman

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi

Hingga 07 Oktober 2020, Pemkab Pasaman belum menyerahkan laporan hasil pendataan dan verifikasi dokumen kepesertaan JKSS dan JKMP, bukti kompensasi kelebihan pembayaran premi tahun 2019 dengan pembayaran premi tahun 2020, serta laporan hasil verifikasi dan validasi perubahan data peserta JKSS dan JKMP sesuai hasil rekonsiliasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Dukcapil, kepada BPK Sumbar. Mungkinkah ada kerugian keuangan negara dari program JKSS dan JKMP-Saiyo?

Sumbar, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membenarkan adanya temuan program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo (JKMP-Saiyo) Kabupaten Pasaman belum di validasi secara memadai serta terdapat kelebihan pembayaran iuran tahun 2019 minimal sebesar Rp105.432.000.

Pembenaran itu disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi, secara tertulis kepada Deliknews.com pada Rabu (7/10/20) lalu.

Disampaikan Yusnadewi, sesuai dengan Laporan PTLHP untuk semester l tahun 2020, sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 telah terdapat beberapa dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Namun menurut BPK, tindak lanjut yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pasaman  untuk temuan tersebut belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Pasaman belum menyerahkan laporan hasil pendataan dan verifikasi dokumen kepesertaan JKSS dan JKMP oleh Dinas Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman belum menyerahkan bukti kompensasi kelebihan pembayaran premi tahun 2019 dengan pembayaran premi tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Pasaman juga belum menyerahkan laporan hasil verifikasi dan validasi perubahan data peserta JKSS dan JKMP sesuai hasil rekonsiliasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Dukcapil.

Baca berita terkait: JKSS dan JKM Pasaman Berpotensi Rugikan Uang Negara

JKSS dan JKM Pasaman Jadi Temuan BPK, Ini Kata BPJS Kesehatan

Kemudian, terhadap adanya analisis lebih lanjut oleh BPK diketahui masih terdapat pembayaran iuran peserta atas penduduk yang belum dapat dijelaskan kondisinya selain data ganda, meninggal, dan pindah daerah sebanyak 250.426 pembayaran peserta senilai Rp5.759.798.000. Menurut BPK, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial telah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi data-data tersebut.

“Sesuai dengan Laporan Pemantauan TLHP BPK untuk semester l tahun 2020 telah di informasikan bahwa dokumen tindak lanjut yang disampaikan untuk temuan tersebut belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi. Atas kondisi ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pemerintah Kabupaten Pasaman agar segera menyampaikan tambahan dokumen tindak lanjut sehingga status tindak lanjut menjadi sesuai rekomendasi BPK”, tukas Yunasdewi.

Menyoal sejumlah permasalahan tersebut, Deliknews.com telah mengkonfirmasi Bupati Pasaman secara tertulis pada 22 September dan 08 Oktober 2020 kemarin, namun Bupati Pasaman masih bungkam, surat konfirmasi yang diberikan hingga berita ini ditayangkan belum ada balasan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.