Tidak Kuat, Proyek APBN Rp12 M Pengendalian Banjir BWSS V Padang Hancur

Proyek Pengendalian Banjir Batang Tambuo Kabupaten Agam milik BWSS V Padang, hancur disebut akibat banjir
Proyek Pengendalian Banjir Batang Tambuo Kabupaten Agam milik BWSS V Padang, hancur disebut akibat banjir

Padang, – Proyek Pengendalian Banjir Batang Tambuo Kabupaten Agam milik Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang 2021 baru diserah terimakan dan diharapkan dapat mengendalikan banjir didaerah itu, namun akhirnya hancur akibat banjir.

Kenapa proyek pengendalian banjir bisa hancur karena banjir apa ini disebut gagal kontruksi atau proyek asal jadi karena lemahnya pengawasan?. Terungkap, ternyata Proyek tersebut dibangun di atas tanah yang labil. Lalu siapa yang salah?.

Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021 ini menghabiskan APBN Rp12,9 miliar dikerjaan oleh PT. Daka Megaperkasa yang diawasi Konsultan PT. Alam Surambi Engineering.

Pekerjaan yang bernilai cukup besar ini menjadi perhatian publik, hingga disebut – sebut akan dilaporkan kepada penegak hukum termasuk ke KPK agar rekanan dan BWSS V Padang mempertanggungjawabkan rusaknya pekerjaan tersebut.

Baca juga: Baru Serah Terima, Proyek BWSS V Padang Habiskan Dana Rp12 Miliar Hancur

KPK Tunggu Laporan soal Bantuan Ternak Pemprov Sumbar

Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Buru Selatan, KPK Periksa 14 Saksi, Ini Nama-namanya

Pengawas proyek, Lase, menyebutkan pekerjaan telah sesuai spek, namun karena bangunan didirikan di atas tanah yang labil dan pengaruh badan sungai yang sudah lebar sebelum diperbaiki, sehingga terjadi kerusakan akibat banjir sekira 7 segmen.

“Kondisi banjir besar yang menyebabkan terjadinya kerusakan dasar sungai, bangunan pengendali yang dibikin di daerah yang alur sungainya sudah rusak,” katanya ketika dikonfirmasi deliknews.com, Kamis (10/2/22).

Lase tidak menjawab pertanyaan kenapa pelaksana mendirikan bangunan Proyek Pengendalian Banjir Batang Tambuo diatas tanah yang labil.

Sementara, Kepala BWSS V Padang, Dian Kamila, dikonfirmasi terkait persoalan ini via WhatsApp tidak merespon.

Untuk diketahui, kegagalan pekerjaan kontruksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa dan Kontruksi.

Pasal 31 menjelaskan kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 33 menegaskan pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.

Sementara soal kegagalan bangunan diatur pada Pasal 34 bahwa kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.