Temuan di DPRD Pasbar Tahun 2021 Meningkat, Ada Dugaan SPj Fiktif

Ilustrasi

Pasaman Barat, – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat meningkat. Tahun 2020 temuan hanya senilai Rp127.911.400,00 dan tahun 2021 meningkat jadi Rp716.005.650,00.

Pada tahun 2020 BPK menemukan bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

Pertama, tiket tidak sesuai dengan data manifest penerbangan Bandara Internasional Minangkabau sebesar Rp11.849.000,00.

Kedua, bukti pertanggungjawaban berupa tanggal pelaksanaan dalam SPT dan SPPD yang bersamaan dengan tanggal kegiatan rapat sebesar Rp51.137.200,00.

Ketiga, bukti pertanggungjawaban berupa tanggal pelaksanaan dalam SPT dan SPPD yang dinyatakan tidak hadir dalam hasil konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kota Medan sebesar Rp64.925.200,00.

Baca juga: Diduga Salah Perencanaan, Pembangunan RSUD Pasbar Potensi Rugikan Negara Rp7 M Lebih

Biaya Kunker DPRD Pasbar Rp127 Juta Diduga Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Kemudian pada tahun 2021, BPK masih menemukan bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Pasaman Barat tidak sesuai kondisi senyatanya.

Hasil konfirmasi BPK kepada tempat tujuan perjalanan dinas, permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan, dan timeline google maps pelaksana perjalanan menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan jumlah hari penugasan sebesar Rp716.005.650,00.

Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas berupa uang harian, uang penginapan, dan uang representasi yang seharusnya tidak menjadi hak pelaksana perjalanan dinas karena jumlah hari riil perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan lebih sedikit dari jumlah hari dalam surat tugas dan dokumen pertanggungjawaban.

Jumlah hari riil perjalanan dinas diketahui dari hasil wawancara dengan pelaksana yang didukung dengan linimasa pada aplikasi google maps dari smartphone pelaksana perjalanan dinas. Pelaksanaan perjalanan dinas ke beberapa tempat tujuan dilakukan dalam hari yang sama.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK hanya secara uji petik, artinya apabila dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, tidak tertutup kemungkinan nilai temuan akan lebih besar.

Sementara Ketua DPRD Pasaman Barat, Erianto, ketika dikonfirmasi terkait temuan ini via telepon seluler tidak menjawab dan via WhatsApp belum merespon, hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.