Kasus Atlas Beach Fest Timbulkan Kesan Kongkalikong

Atlas Beach Fest. 

Denpasar – Menghangatnya pemberitaan mengenai beroprasinya Atlas Beach Fest di Tibubeneng, Kuta Utara, yang belum mengantongi izin lengkap namun dibiarkan beroperasi di Bali mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik, Dr.Togar Situmorang.

Saat dihubungi wartawan, advokat ini mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Pemprov Bali dan Pemkab Badung kecolongan lantaran tempat hiburan disebut-sebut terbesar di Asia itu beroperasi hanya dengan mengantongi izin Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Sikap pemerintah yang toleran dan lembek seperti ini tentu akan mencoreng muka pemerintah itu sendiri. Wibawa pemerintah akan jatuh dan bakal dipermainkan oleh para pengusaha,’’ tegas Dr.Togar Situmorang kepada wartawan di Denpasar Bali, Selasa (26/07/2022)

Bahkan sebutnya, dalam kasus beroperasinya Atlas Beach Fest ada kesan kongkalikong atau berpihak pada pengusaha berkantong tebal dan ternama. Dia berharap kasus seperti Atlas Beach Fest ini tidak terulang di kemudian hari, sehingga iklim berusaha di Bali tetap sehat.

Padahal suatu pariwisata jelasnya, harus mengantongi Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Pariwisata, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Togar mengingatkan, Pemda supaya tegas menindak pengusaha yang membandel jika tidak mengantongi izin lengkap. Jangan malah membiarkan beroperasi seenaknya, sehingga mengabaikan aturan berlaku di daerah.

“Pemda seharusnya konsisten menutup usaha tersebut karena memang tak punya izin lengkap. Jika dibiarkan begitu saja, maka para pengusaha akan seenak udelnya membuka usaha di Pulau Dewata. Kondisi seperti ini juga akan mencoreng citra pemerintah karena tidak tegas menegakkan aturan. Di samping itu sikap pemerintah yang lembek seperti ini akan menjadi contoh bagi pengusaha lain jika ingin membuka usaha di Bali,” beber Dr.Togar.

Ia juga menyoroti bahwa banyak kasus seperti Atlas Beach Fest yang selama ini terjadi di Pulau Dewata. Awalnya pengusaha cenderung membuka tempat usaha dulu, dan setelah jadi dan beroperasi, barulah melengkapi izin-izin yang diperlukan.

Selama pembangunan usaha itu ungkapnya, justru tak ada teguran dari pihak terkait, sehingga aman-aman saja. Namun ketika disoroti warga dan pers, barulah pemerintah kalang-kabut dan berusaha menutupi kelemahan dengan cara sidak atau mendatangi tempat si pengusaha.

Celakanya, bukan penutupan usaha yang dilakukan, namun masih memberi toleransi agar pengusaha melengkapi izin-izin yang diperlukan. Ia mengingatkan kembali agar pemerintah tegas sehingga tidak mendapat sorotan atau penafsiran negatif dari masyarakat luas.

‘’Kalau pemerintah kita tegas, begitu menemukan pelanggaran, maka harus tutup hari itu juga. Jangan malah baru bertanya kepada pengusaha, kemudian memberi toleransi. Jadi kemana saja aparat kita selama ini,’’ sindir Dr. Togar Situmorang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.