Yogyakarta – PT Adiluhung Saranasegara Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Ballroom Santika Premier Hotel Yogyakarta, Sabtu (1/2).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Ketua Gapasdap M. Khoiri Soetomo, Munir Muradi dan Andi Nuralim Perwakilan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Ketua IPERINDO Anita Pujiutami, serta moderator Tri Achmadi dari ITS Surabaya. FGD tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian secara daring.
Diskusi yang berlangsung selama beberapa jam ini membahas tantangan serta masa depan industri galangan kapal di Indonesia.
Ketua IPERINDO, Anita Pujiutami, menyatakan bahwa kondisi industri galangan kapal seperti disampaikan Presiden Prabowo melalui staff khusus Bapak Hasyim, bahwa industri ini sedang tidak baik-baik saja.
Saat ini, kata dia, masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun secara kapasitas mampu membangun kapal dengan berbagai tipe, industri ini membutuhkan kebijakan pemerintah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat berkembang secara optimal.
“Kami berharap industri galangan kapal di Indonesia bisa berkembang guna mendukung visi-misi Presiden Prabowo dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk itu, kami memerlukan kebijakan pemerintah dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna mendorong industri galangan kapal secara maksimal,” ujar Anita.
Munir Muradi perwakilan BKI turut menanggapi persoalan tingginya biaya tambahan yang membebani industri galangan kapal. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap sejumlah beban yang ada serta mencari solusi agar kontribusi dari pihak terkait dapat lebih optimal.
“Banyak kebijakan pemerintah yang seharusnya lebih berpihak kepada industri galangan kapal nasional. Diperlukan upaya serius untuk mendukung industri maritim agar dapat lebih berkembang. Di negara lain seperti China, dukungan terhadap industri galangan kapal sangat komprehensif, mulai dari stimulus hingga fasilitas pelabuhan,” tambahnya.
Anita kembali menambahkan, sejumlah hambatan yang perlu segera diatasi, di antaranya penyederhanaan perizinan dan pengurangan biaya konsultan. Ia berharap agar beberapa beban tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan industri galangan kapal yang lebih kompetitif.
Selain itu, aspek perpajakan menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diperhatikan. Menurut Anita, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini dibebankan kepada industri galangan kapal seharusnya dihapus atau disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di industri pelayaran maupun kawasan Free Trade Zone (FTZ) agar daya saing industri perkapalan semakin meningkat.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki sistem transportasi laut yang kuat. Menurutnya, keberlangsungan industri galangan kapal sangat penting untuk mendukung kelangsungan transportasi laut dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Negara kita adalah negara kepulauan, di mana 95% aktivitas transportasi dilakukan melalui laut. Oleh karena itu, segala tantangan yang dihadapi industri galangan kapal harus segera dicarikan solusi terbaik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian sebagai sektor utama dalam industri maritim nasional,” ujar Bambang Haryo.
Senada dengan itu, Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% hanya dapat tercapai jika didukung oleh transportasi umum yang kuat, salah satunya melalui operator pelayaran nasional. Untuk itu, dukungan penuh dari pemerintah terhadap industri galangan kapal menjadi faktor yang sangat krusial dalam mewujudkan target tersebut.
