Sidoarjo — Kondisi kerja petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Sidoarjo mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS). Ia menilai, keberadaan Damkar memiliki peran vital dalam menjaga keselamatan masyarakat, namun fasilitas dan kesejahteraan petugas di lapangan masih jauh dari layak.
Dalam kunjungannya ke Pos Damkar Porong, Rabu (29/10), BHS menemukan sejumlah kendala yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari keterbatasan armada hingga rendahnya tingkat kesejahteraan. “Mereka adalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa dan aset publik, tapi justru bekerja dengan kondisi yang sangat terbatas,” ujarnya.
BHS menuturkan, Pos Damkar Porong saat ini harus melayani empat kecamatan — Porong, Krembung, Jabon, dan Prambon — dengan cakupan wilayah luas dan populasi mendekati 800 ribu jiwa. Idealnya, pos tersebut memiliki empat armada, namun kini hanya dua mobil yang beroperasi dan satu di antaranya sudah rusak berat selama tiga bulan terakhir.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mereka bisa bergerak cepat saat terjadi kebakaran? Respon time seharusnya maksimal 15 menit, tapi kalau armadanya terbatas, itu sangat sulit dicapai,” tegasnya.
Politisi Gerindra dari Dapil Jawa Timur I ini juga menyoroti persoalan kesejahteraan para petugas. Dari total 34 anggota Damkar Porong, sebagian besar hanya menerima gaji sekitar Rp2,2 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Sidoarjo.
“Mereka mempertaruhkan nyawa setiap kali bertugas, tapi penghasilannya belum sebanding dengan risiko yang dihadapi. Hanya tiga orang yang gajinya mendekati UMR, sisanya jauh di bawah,” ungkap BHS.
Selain gaji dan armada, ia menyoroti minimnya alat pelindung diri (APD) dan fasilitas penunjang seperti pakaian tahan api, sepatu keselamatan, serta sarana istirahat yang layak. Dalam kunjungannya, BHS turut menyerahkan bantuan berupa tempat tidur lipat, bantal, pendingin ruangan, dan televisi untuk meningkatkan kenyamanan para petugas saat berjaga.
“Perlengkapan dan fasilitas yang memadai akan membuat petugas lebih siap menghadapi situasi darurat. Ini bukan soal kenyamanan semata, tapi soal keselamatan publik,” tegasnya.
BHS juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menambah armada dan memperbaiki sistem pendanaan Damkar agar sesuai dengan beban tanggung jawab mereka. “Kita bicara soal keselamatan manusia. Nilainya tidak bisa diukur dengan anggaran. Pemerintah daerah harus memberi prioritas,” pungkasnya.
