Padang, – Ditengah seruan efisiensi anggaran dan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang mengalami defisit dan sedang dibahas solusinya, DPRD Kota Padang justru diketahui melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di sebuah hotel mewah di Jakarta pada 22 hingga 24 Oktober 2025 kemarin. Bimtek ini ditanggung penuh oleh APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Sekretariat DPRD.
Pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2025 pada 30 Juni 2025, diketahui Kota Padang juga mengalami defisit sebesar Rp162,2 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutupi melalui SILPA tahun 2024 sebesar Rp135,9 miliar serta rencana penarikan pinjaman daerah baru sebesar Rp37,4 miliar.
Kemudian Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi APBD Kota Padang tahun anggaran 2026 berada dalam posisi minus. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan belanja R-APBD Tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 16 Oktober 2025 kemarin.
Menurut perhitungan terbaru, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang berada pada angka sekitar Rp1,1 triliun. Namun terjadi pengurangan sebesar Rp120 miliar.
“Dengan pengurangan tersebut, PAD kita berada pada kisaran Rp1,005 triliun. Ketika belanja dimasukkan, masih terdapat defisit sekitar Rp120 miliar. Ini masih kita bahas secara maraton untuk mencari solusinya,” ungkap Muharlion.
Ia menyebutkan, belum ada keputusan pengurangan belanja dalam pos anggaran karena proses penyusunan masih berlangsung. Solusi yang sedang dipertimbangkan termasuk opsi pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut sedang mencari jalan keluar tersebut, DPRD Kota Padang pada 22 hingga 24 Oktober 2025 justru melaksanakan Bimtek selama tiga hari di Jakarta. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Perencanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Keuangan, dan Peraturan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik”.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan Sekretaris DPRD, Hendrizal Ashar, telah dikonfirmasi mengenai total anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut, termasuk biaya hotel, transportasi, uang harian, narasumber, dan fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, sejumlah pertanyaan juga diajukan terkait alasan pemilihan Jakarta sebagai lokasi bimtek, padahal fasilitas bimtek serupa tersedia di Padang atau daerah lain di Sumatera Barat.
Dipertanyakan juga output konkret apa yang diharapkan dari Bimtek tersebut terkait penguatan kebijakan dan peningkatan PAD, juga menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
“Kalau detail anggaran bagusnya ke Sekwan. Saya tidak bisa panjang (menjelaskan) melalui WhatsApp”, ujar Muharlion singkat, Minggu (9/11/2025).
Sementara hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Ashar belum memberikan penjelasan resmi.
(Ari Hendriko)
