KENDAL — Dalam kunjungan lapangannya di Pelabuhan Kendal, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kekhawatirannya mengenai masa depan logistik Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas semakin menipis dan Pelabuhan Kendal adalah solusi paling realistis untuk menopang pertumbuhan kontainer yang meningkat setiap tahun.
Menurutnya, dengan kapasitas tampung sekitar 800 ribu kontainer per tahun dari total 1,2 juta kapasitas maksimal, Pelabuhan Tanjung Emas berpotensi mencapai titik jenuh dalam empat tahun mendatang. Pertumbuhan 10–15 persen per tahun memerlukan pelabuhan pendukung yang siap berfungsi penuh.
“Kalau tidak segera diantisipasi, empat tahun lagi sudah pasti kongesti. Kendal ini harusnya menjadi penyelamat,” jelas Bambang Haryo.
Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Pelabuhan Kendal yang dibangun pada 2016, bahkan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), telah dua tahun tidak beroperasi. Ia menemukan fasilitas rusak, bangunan jebol, area kosong, dan tidak ada kegiatan ekonomi yang berjalan.
“Ini sangat memprihatinkan. Pelabuhan sebesar ini vakum total. Tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Ia menilai penyebab utama mangkraknya pelabuhan terletak pada minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Setelah mengambil alih pelabuhan dari Kemenhub, Pemkab disebut tidak mengalokasikan anggaran operasional maupun perawatan.
“Zero budget. Nol. Tidak bisa seperti itu. Kalau sudah ambil aset dari kementerian, harus siap merawat,” kritiknya.
Bambang Haryo juga menolak anggapan bahwa kedalaman alur menjadi kendala utama. Ia menjelaskan bahwa menurut UU 17/2008, normalisasi alur dan kolam pelabuhan merupakan kewajiban Kemenhub, sehingga permasalahan kedalaman dapat diselesaikan dengan segera jika ada komunikasi dan permohonan resmi dari daerah.
“Ini bukan masalah sulit. Ada aturan jelas, tinggal dijalankan,” tegasnya.
Selain itu, luas lahan Pelabuhan Kendal yang mencapai 95 hektare dan nilai investasi sekitar Rp537 miliar menjadi alasan tambahan bahwa pelabuhan itu harus segera dioptimalkan. “Aset sebesar ini tidak boleh dibiarkan rusak. Ini merugikan negara,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, hadir Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas, Aries Wibowo, serta Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Budi Sulistianto. Mereka memberikan paparan mengenai rencana aktivasi kembali pelabuhan bersama pihak swasta PT STL.
Menurut Budi, izin pendahuluan dari Kemenhub sudah turun, dan pihak operator telah meninjau lokasi untuk persiapan operasional. Ia menargetkan pelabuhan dapat diaktifkan kembali pada masa Angkutan Lebaran 2026.
Bambang Haryo menegaskan agar proses tersebut tidak ditunda. Ia meminta seluruh pihak bergerak cepat mengingat kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin mendesak, terlebih Pelabuhan Kendal berstatus multipurpose dan bisa digunakan untuk berbagai moda angkutan.
“Target saya sebelum hari raya harus bisa jalan. Itu kebutuhan publik, kebutuhan industri, dan kebutuhan logistik nasional,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemkab Kendal segera memasukkan alokasi anggaran pelabuhan dalam APBD, mempercepat perbaikan fasilitas, serta memastikan keseriusan dalam pengelolaan aset strategis tersebut.
“Tidak boleh lambat. Ini bukan proyek lokal—ini menyangkut masa depan logistik Jawa Tengah,” pungkas Bambang Haryo.
