Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemerintahan Gizi (SPPG) Jemur Andayani, Surabaya, Selasa (16/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam peninjauan tersebut, Bambang Haryo mendapati bahwa SPPG Jemur Andayani telah melayani sekitar 4.000 penerima manfaat setiap hari yang tersebar di lebih dari enam sekolah. Tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi pelajar, keberadaan SPPG ini juga memberikan efek ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
Menurut BHS, SPPG Jemur Andayani berhasil menyerap 47 tenaga kerja lokal dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp2,9 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menyasar sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di daerah.
“Ini bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi juga penggerak ekonomi daerah,” kata Bambang Haryo di sela kunjungan.
Ia juga mencatat adanya peningkatan signifikan pada permintaan bahan baku pangan di Jawa Timur. Kebutuhan ayam dan telur, misalnya, dilaporkan meningkat hingga 50 sampai 100 persen seiring berjalannya program MBG. Kondisi tersebut dinilai memberikan stimulus positif bagi peternak dan pelaku usaha lokal.
Lebih jauh, Bambang Haryo mengungkapkan kekagumannya terhadap capaian program MBG secara nasional. Ia menyebut, program ini saat ini melayani sekitar 50 juta penerima manfaat setiap hari di seluruh Indonesia.
“Kalau kita hitung sejak awal program berjalan, sudah sekitar 12 miliar porsi makanan bergizi disalurkan,” ujarnya.
Dengan skala sebesar itu, BHS menilai tingkat kegagalan yang terjadi masih sangat kecil. Ia mencatat, pada fase awal program hanya terdapat sekitar 6.000 porsi yang bermasalah, jumlah yang secara persentase sangat minim dibandingkan total distribusi.
Namun demikian, Bambang Haryo mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh membuat pengawasan menjadi longgar. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah potensi kecurangan di lapangan.
“Kalau misalnya ada SPPG yang memang enggak benar, dan itu terbukti, ya harus proses, proses kepolisian. Tapi bukan kepolisian terus mempersulit SPPG-SPPG yang sudah bagus,” tegasnya.
Menurutnya, komitmen dari pemilik SPPG, kepala SPPG, serta koordinator wilayah gizi menjadi faktor utama agar program ini tetap berjalan sesuai aturan. DPR RI, kata dia, akan terus memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dan keadilan dijaga dalam implementasi MBG.
Sementara itu, Kepala SPPG Jemur Andayani, Samsudin Duka, menyambut baik kunjungan Bambang Haryo. Ia menegaskan bahwa dapur produksi yang dipimpinnya terbuka untuk diawasi oleh siapa pun.
“Kami sangat terbuka dengan siapapun, apalagi ketika ini pimpinan besar Republik Indonesia, DPR RI datang berkunjung langsung ingin mengetahui bagaimana proses berjalannya produksi yang ada di dapur. Program ini harus berjalan dengan baik,” ujar Samsudin.
