Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap memunculkan hoaks dan opini menyesatkan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat Kota Surabaya, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Empat pilar yang disosialisasikan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam paparannya, Bambang Haryo yang akrab disapa BHS menyoroti masifnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat. Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi di era digital tidak selalu diiringi dengan kebenaran fakta.
“Dengan era media sosial yang demikian masif, ada berita-berita yang bisa mempengaruhi opini publik. Ini berpotensi memecah belah bangsa. Karena itu dibutuhkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,” ujar BHS di hadapan peserta.
Ia mencontohkan penyebaran informasi terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Informasi mengenai bencana tersebut, kata BHS, dengan cepat menyebar di media sosial, namun tidak semuanya akurat dan berimbang.
“Informasi ini cepat sekali menyebar. Tetapi masyarakat di luar kawasan bencana bisa menjadi tidak kondusif jika menerima informasi yang tidak benar,” jelasnya.
Menurut BHS, informasi yang keliru dapat membentuk opini negatif terhadap pemerintah maupun pihak terkait, meskipun upaya penanganan telah dilakukan secara maksimal.
“Mungkin banyak berita yang membuat masyarakat menjadi bimbang, seolah-olah pemerintah tidak bekerja maksimal. Ini berbahaya karena bisa memecah belah bangsa,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Bambang Haryo menekankan bahwa sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang generasi. Empat pilar tersebut dinilainya sebagai soko guru yang menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
“Empat pilar ini adalah fondasi utama bangsa. Kalau masyarakat memahami dan menghayatinya, maka tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma, Basa Alim Tualeka, sebagai narasumber. Ia menekankan pentingnya komunikasi dalam menyampaikan kebijakan publik.
“Siapa yang memegang komunikasi, maka dia akan berhasil. Tapi ketika komunikasi dijadikan alat kepentingan tertentu, itu berbahaya,” kata Basa Alim.
Ia menilai, persoalan kecil bisa dibesar-besarkan jika komunikasi publik tidak dikelola dengan baik. Karena itu, ia mendorong peran pemerintah untuk menstabilkan arus informasi yang beredar di masyarakat.
“Harus ada corong utama pemerintah yang jelas dan dipercaya publik. Harapan saya, Presiden Prabowo menunjuk figur yang mampu menjadi penyampai informasi yang benar dan menenangkan,” tegasnya.
