Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), turun langsung ke kawasan padat penduduk Banyu Urip, Surabaya, menyusul keluhan warga terkait melonjaknya tagihan gas bumi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan energi kepada masyarakat berjalan transparan dan berpihak pada rakyat.
Keluhan tersebut bermula dari keresahan ibu-ibu rumah tangga yang merasa tidak adanya pemantauan rutin pemakaian gas, berbeda dengan layanan air bersih PDAM yang diperiksa setiap bulan. Kondisi ini membuat sebagian warga kebingungan memahami skema tagihan.
Didampingi perwakilan PT PGN Tbk, Bambang Haryo mendengarkan langsung keluhan warga. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap hak masyarakat atas energi yang terjangkau dan jelas perhitungannya.
“Hari ini PGN langsung hadir dan permasalahannya sudah normal. Semua sudah tidak ada kendala,” ujar Bambang Haryo di hadapan warga, Senin (5/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, PGN menjelaskan bahwa lonjakan tagihan salah satu warga terjadi karena penggunaan gas untuk usaha pembuatan lontong, namun masih terdaftar sebagai pelanggan rumah tangga. PGN pun menyarankan peralihan ke segmen UMKM agar tarif lebih murah.
Bambang Haryo menegaskan, program Jaringan Gas (Jargas) harus benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menekan ketergantungan Indonesia pada impor elpiji.
