Sidoarjo – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Purabaya pada Sabtu (7/3). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana transportasi menjelang angkutan Lebaran 2026 di Jawa Timur.
Dalam sidak tersebut, Bambang Haryo Soekartono atau yang akrab disapa BHS menilai sistem informasi di terminal masih perlu ditingkatkan dengan teknologi yang lebih modern. Ia menyoroti belum adanya papan informasi digital seperti videotron untuk menampilkan jadwal keberangkatan bus secara real time.
“Transportasi itu sangat dinamis, selalu berubah. Dengan videotron, informasi jadwal atau tiket bisa langsung diperbarui tanpa harus mengganti papan informasi secara manual,” kata BHS.
Menurutnya, sebagai salah satu terminal terbesar di Asia Tenggara, Terminal Purabaya seharusnya sudah dilengkapi fasilitas informasi digital yang dapat memberikan informasi jadwal keberangkatan maupun harga tiket secara cepat kepada calon penumpang.
Selain itu, Dewan Pakar DPP Partai Gerindra tersebut juga menyoroti belum adanya pusat penjualan tiket yang terintegrasi di area terminal. Saat ini, penumpang masih membeli tiket langsung kepada masing-masing operator bus, yang dinilai kurang tertib dan tidak efisien.
“Seharusnya ada loket atau ticketing center di terminal. Penumpang membeli tiket di sana, lalu bisa memilih bus mana yang mereka inginkan. Ini juga membuat terminal lebih hidup karena penumpang menunggu di dalam dan bisa memanfaatkan UMKM yang ada, tidak menunggu di lokasi keberangkatan bus yang kondisinya sangat panas,” ujarnya.
BHS yang juga aktif di Masyarakat Transportasi Indonesia menyebut sistem pembelian tiket terpusat telah menjadi praktik umum di berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Ia juga memberikan masukan terkait pengaturan arus mudik dan balik Lebaran. Menurutnya, kebijakan diskon tiket transportasi sebaiknya tidak diberikan tepat pada hari Lebaran karena berpotensi menimbulkan penumpukan penumpang.
“Kalau diskon atau bahkan gratis diberikan saat hari H, masyarakat akan menumpuk di waktu yang sama. Lebih baik diskon diberikan satu hingga tiga minggu sebelum Lebaran agar perjalanan lebih merata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur, Bambang Hermanto, memastikan kesiapan sarana transportasi untuk menghadapi arus mudik tahun ini. Ia menyebut pihaknya telah melakukan ramp check terhadap bus reguler maupun bus pariwisata yang disiapkan sebagai armada cadangan.
“Kami sudah melakukan ramp check terhadap bus-bus, termasuk bus pariwisata yang akan dijadikan cadangan. Tujuannya memastikan seluruh armada laik jalan dan aman digunakan saat angkutan Lebaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jumlah armada bus di Jawa Timur dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat selama periode mudik.
“Untuk Jawa Timur saja ada lebih dari 1.000 unit bus. Jika satu bus berkapasitas sekitar 30 penumpang, berarti ada kapasitas sekitar 30 ribu penumpang. Sementara puncak keberangkatan biasanya sekitar 23 ribu penumpang, sehingga masih sangat aman,” kata Bambang Hermanto.
Menanggapi usulan BHS terkait pemasangan videotron, pihaknya menyatakan bahwa rencana tersebut sedang dalam proses pengadaan. Nantinya videotron akan digunakan untuk menampilkan jadwal keberangkatan serta informasi tarif bus secara jelas kepada masyarakat.
“Videotron sedang dalam proses pengadaan. Nantinya masyarakat bisa melihat jadwal keberangkatan dan informasi tarif dengan jelas,” ujarnya.
Selain itu, setelah periode Lebaran pihaknya juga berencana membangun ticketing center yang nyaman dan dilengkapi pendingin ruangan di area terminal guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna transportasi publik.
“Kami ingin pengguna transportasi merasa nyaman sejak berada di terminal hingga saat berada di dalam bus, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun ketepatan waktu,” pungkasnya.
